Gabung BRICS, Indonesia Tak Perlu Cemas Ancaman Tarif Dagang Trump?

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia (Wamenlu RI), Arief Havas Oegroseno, mengatakan ancaman tarif dagang yang disampaikan oleh Presiden Terpilih Amerika Serikat, Donald Trump tidak ditujukan secara khusus kepada negara anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

"Ya makanya, tarif itu nggak ada hubungannya dengan BRICS, karena yang kena tarif itu kadang-kadang non-BRICS juga akan kena," saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Arief menegaskan bahwa tarif tersebut lebih banyak berfokus pada negara-negara yang menciptakan defisit perdagangan dengan AS, yang meliputi Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.

"Kalau saya lihat dari berbagai analisa yang ada, ya Eropa, Jepang, Korea, itu pokoknya negara yang punya menciptakan defit berdagangan, dari Amerika Serikat yang kena," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang diambil oleh Trump lebih terkait dengan upaya untuk menanggulangi defisit perdagangan Amerika Serikat.

Menurutnya, negara-negara non-BRICS seperti Eropa dan Jepang juga akan terkena dampak dari kebijakan ini, karena mereka turut berperan dalam menciptakan ketidakseimbangan perdagangan dengan AS.

Namun, meskipun ancaman tarif tersebut mengemuka melalui akun media sosial Trump, Arief menekankan pentingnya untuk menunggu perkembangan lebih lanjut.

"Ya kita tunggu aja tanggal 20 di Januari kan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Senin, 6 Januari 2025 yang diumumkan oleh Brasil. Sebelumnya Indonesia sebagai negara mitra BRICS. Seiring Indonesia masuk BRICS tersebut dinilai dapat perluas pasar ekspor.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengungkapkan bahwa pihaknya berharap Pemerintah dapat memaksimalkan peluang yang hadir dari keanggotaan Indonesia di kelompok ekonomi BRICS, salah satunya dengan peningkatan ekspor.

Dengan akses ke pasar negara-negara BRICS, diharapkan ekspor Indonesia, khususnya produk unggulan seperti komoditas, manufaktur, dan produk kreatif, dapat meningkat signifikan,” ungkap Sektretaris Jenderal HIPMI, Anggawira kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Anggawira melanjutkan, pengusaha juga berharap adanya dukungan dari Pemerintah untuk memfasilitasi diplomasi dengan pengusaha-pengusaha negara BRICS.

“Pengusaha berharap pemerintah aktif memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk membuka jalur diplomasi ekonomi yang lebih strategis dan memfasilitasi kerja sama dengan anggota lainnya,” tuturnya.

HIPMI juga berharap, kehadiran BRICS dapat mewujudkan upaya stabilitas ekonomi, termasuk pada Indonesia.

“Dengan BRICS sebagai wadah kerja sama multilateral, pengusaha berharap ada stabilitas ekonomi global yang lebih terjaga, terutama di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia,” jelas Angga.

“Masuknya Indonesia ke BRICS memberikan harapan besar, tetapi juga menuntut kesiapan pengusaha untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia memaksimalkan peluang ini,” ucapnya.