Bahlil Pikir-Pikir PLTU Batu Bara yang Belum Disuntik Mati Bisa Tetap Operasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kembali buka suara soal rencana suntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Ini jadi salah satu skenario pemerintah dalam mengejar transisi energi menuju pemakaian energi bersih.

Bahlil mengatakan, pembangkit listrik batu bara yang belum mengalami pensiun dini saat ini masih tetap dapat beroperasi. Bahkan, pemberhentian operasionalnya masih perlu dipertimbangkan.

"Pensiun dini PLTU, yang sudah pensiun kita pensiunkan. Tapi yang belum, berjalan sebagaimana mustinya aja," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Adapun pensiun dini pembangkit batu bara jadi salah satu program yang dicanangkan pemerintahan kabinet Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 15 tahun ke depan.

Namun, implementasinya masih terus dikaji ulang. Lantaran berpotensi mengganggu suplai listrik kepada masyarakat.

Di luar program pensiun dini PLTU, Bahlil menjamin pemerintah bakal menambah kapasitas listrik nasional hingga 70 Gigawatt (GW). Sebanyak 60 persen di antaranya berasal dari sumber energi baru terbarukan (EBT), seperti tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

"Tetapi RUPTL 2025-2034, 60 persen itu akan memakai energi baru terbarukan," imbuh Bahlil.

Kredit Bank ke PLTU Justru Naik

Di tengah rencana penutupan PLTU batu bara, ternyata penyaluran kredit dari industri perbankan ke sektor batu bara masih terus meningkat. Padahal, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mendengungkan energi bersih dengan menargetkan mampu memangkas semua PLTU batu bara dalam 15 tahun.

Hal ini terungkap dalam analisis laporan keuangan sembilan perusahaan batu bara terbesar di Indonesia oleh tim #BersihkanBankmu.

Lima bank besar di Indonesia tercatat menyalurkan total USD 5,42 miliar dan Rp 5,37 triliun selama periode 2016-2023 untuk PLTU batu bara. Sementara PT Adaro Indonesia Tbk tercatat sebagai perusahaan yang menerima kredit paling besar, yakni USD 1,94 miliar dan Rp 2,5 triliun.

Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, meningkatnya pembiayaan bank domestik pada sektor batu bara akan mempengaruhi indikator kesehatan bank.

Pasalnya, dengan terus membiayai proyek batu bara, perbankan turut memperburuk krisis iklim yang terjadi di Indonesia, yang pada ujungnya berpotensi menyebabkan aset-aset kotor yang dibiayai menjadi aset terlantar.

Artinya, pembiayaan macet atau non performing loan (NPL) perbankan justru meningkat.

"Jika terus mengarahkan pendanaan ke aktivitas yang kotor, bank sama saja sedang mendanai krisis di internalnya sendiri," kata Bhima beberapa waktu lalu.

Seharusnya dapat memberikan batasan pada pembiayaan energi fosil. Apalagi, investasi pembangkit listrik energi terbarukan sudah semakin kompetitif, dengan investasi pembangkit listrik surya diperkirakan hanya USD 410 per kilowatt (kW) dibandingkan PLTU ultra supercritical USD 1.430 per kW pada 2050.

"Perbankan nasional seharusnya memberikan subsidi bunga untuk penyaluran kredit energi terbarukan skala komunitas, seperti skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan memperbesar porsi pembiayaan berkelanjutan (sustainability link loan)," jelas Bhima.