Liputan6.com, Jakarta Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa investor asal Qatar berencana membangun 1 juta unit hunian senilai USD 16,000 hingga USD 20,000 di Indonesia. Ini dilakukan dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Hashim membeberkan, investor dari Qatar berencana memberikan 1 juta unit apartemen, dan pemerintah Qatar 3-5 juta apartemen.
Baca Juga
Dengan jumlah 1 juta unit, nilai investasi dari investor negara Timur Tengah tersebut berkisar USD 16 miliar hingga USD 20 miliar atau Rp 262,1 triliun hingga Rp.327,6 triliun.
Advertisement
"Dari Qatar untuk apartemen kurang lebih USD 16,000-20,000 ribu per unit, dikalikan 1 juta berarti USD 16-20 miliar. Itu dari swasta (Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani)," kata Hashim di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).
"Jadi total dari Qatar 4-6 juta unit hunian," bebernya.
Uni Emirat Arab Siap Investasi Juga
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan nota kesepahaman atau MoU terkait investasi dari Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada 8 Januari lalu.
Selain Qatar, Uni Emirat Arab juga akan berinvestasi dengan membangun 1 juta unit rumah.
“Pada 31 Januari 2025, nanti disaksikan oleh Presiden di istana dengan Uni Emirat Arab, Abu Dhabi untuk 1 juta perumahan. Berarti sudah ada 5-7 juta hanya dari dua negara,” jelas Hashim.
Adapun investor swasta dari Turki yang berminat membangun 50 ribu unit rumah, dan dari Singapura ada 100 ribu unit.
Bentuk Gerak Cepat Pemerintah
Hashim menilai, pemerintah RI telah bergerak cepat dalam mendatangkan investasi untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Hal ini tercermin dalam 3 bulan terakhir dengan sejumlah negara berkomitmen membangun 7 juta lebih rumah.
“Saya kira cepat, lebih cepat dari 3 bulan ini," tuturnya.
Hunian Pusat Kota
Hashin mengungkapkan, para investor asing tersebut berencana membangun hunian di pusat kota, termasuk di pusat kota Jakarta.
“Lokasi pertama ada di Kalibata seluas 24 Ha, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Kemudian ada tanah milik Kementerian Pertahanan 41 Ha, di danau Metland (Cibitung), dan 30 Ha di Kemayoran, itu punya Setneg juga,” terang Hashim.
“Serta instruksi pak (Presiden) Prabowo, bila memungkinkan setiap stasiun KA di Indonesia terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun,” tambahnya.
Advertisement
Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Hashim menegaskan, baik hunian subsidi di pedesaan maupun perkotaan bakal ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"100% 3 juta unit rumah ini untuk MBR," jelas dia.