BI Dongkrak Likuiditas Bank untuk Penyaluran Kredit Rumah jadi Rp 80 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menaikkan insentif likuditas perbankan untuk penyaluran kredit perumahan menjadi Rp 80 triliun. Untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo seusai mengadakan rapat singkat dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, dan Pandu Sjahrir yang diperkenalkan sebagai orang BP Danantara. 

Pertemuan diadakan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Perry mengatakan, pihak bank sentral memberikan dukungan konkret untuk program perumahan. Dengan mendongkrak insentif likuiditas makro prudensial kepada bank-bank yang menyalurkan kredit perumahan, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun. 

"Dari hasil diskusi, kami akan menaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry. 

Menurut dia, program pembangunan perumahan bakal turut menopang cita-cita pemerintah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Lantaran, itu bakal memberikan multiplier effect bagi penciptaan lapangan kerja, hingga meningkatnya belanja pemerintah. 

"Bangun perumahan jelas butuh semen, butuh bata, butuh besi, dan akan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kenapa kami sangat mendukung program-program pemerintah," imbuh Perry.

Sinergitas Pemerintah

Pada kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pertemuan ini jadi komitmen pemerintah untuk saling bersinergi dalam mengejar target pengadaan 3 juta rumah dari Prabowo.

"Pertemuan ini semangatnya satu, bagaimana kami sebagai menteri jalankan arahan Prabowo bangun dan renovasi 3 juta rumah dalam setahun," kata Ara, sapaan akrabnya. 

"Likuiditas, dengan konteks yang ada, jadi sinergi pemerintah dengan moneter. Ini sangat baik dan di-support oleh ekosistem, oleh pak gubernur Bank Indonesia," dia menambahkan. 

Senada, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, jajarannya beserta seluruh perusahaan pelat merah siap mendukung sepenuhnya visi dari Prabowo, khususnya dalam soal pembangunan rumah. 

"Program-program pemerintah melalui kementerian masing-masing di perumahan, sukses story yang ada adalah melalui kerjasama lintas sektoral. Bagaimana dukung implementasinya secara real," ujar Erick.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menegaskan pentingnya sektor perbankan untuk tidak mempersulit atau melarang pemberian kredit kepada debitur non-lancar.

Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung program ambisius pemerintah dalam menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo.

"Kami juga telah menegaskan berdasarkan bukti konkret pelaksanaan selama ini, bahwa tidak ada terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non-lancar," kata Mahendra dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Menurut Mahendra, meskipun ada anggapan bahwa debitur non-lancar sulit mendapatkan akses kredit, faktanya tidak ada larangan yang menghalangi pemberian kredit kepada mereka.

Mahendra mengatakan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, menciptakan multiplier effect yang besar, dan mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, OJK telah merumuskan kebijakan yang lebih holistik guna mempermudah dan memperluas akses kredit pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpendapatan rendah.

"Untuk itu, kami mengambil langkah kebijakan yang holistik dengan mempermudah dan memperluas akses kredit pembiayaan kepemilikan rumah KPR bagi masyarakat berpendapatan rendah," jelasnya.

Adapun, kata Mahendra, langkah kebijakan yang diambil oleh OJK mencakup penilaian kualitas aset yang lebih sederhana, dengan hanya mengandalkan satu pilar saja.

Selain itu, OJK juga mengenakan bobot risiko rendah dan granular untuk kredit pemilikan rumah (KPR), sehingga semakin memudahkan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan rumah.

Dalam rangka mempercepat penanganan pengaduan terkait proses KPR, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), OJK telah menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force.

Task force ini bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perumahan Rakyat, serta para pemangku kepentingan di sektor lainnya untuk mencari solusi terbaik.

"Dalam rangka mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MDR yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), OJK menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force bersinergi dengan kementerian perumahan dan kawasan permukiman serta para pemangku kepentingan di sektor yang lain," jelasnya.

OJK Berikan Keleluasaan ke pengembang Perumahan

Tak hanya itu, dalam rangka mendukung pembangunan perumahan, OJK juga memberikan keleluasaan kepada pengembang perumahan untuk mendapatkan pembiayaan terkait pengadaan dan pengolahan tanah. Selain itu, OJK menginisiasi dukungan likuiditas melalui skema produk investasi terstruktur, khususnya efek beragun aset (EBA) surat partisipasi.

Selain itu, untuk sektor asuransi dan penjaminan juga diperkuat guna mendukung pengembang, khususnya pengembang UMKM, dalam memitigasi risiko pembangunan perumahan.

Program penjaminan kredit modal kerja serta asuransi properti dan asuransi jiwa kredit bagi nasabah KPR-MBR, juga diperkenalkan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pengembang dan masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini.

"Asuransi dan penjaminan juga akan diperkuat mendukung pengembang UMKM dalam memitigasi risiko pembangunan perumahan, antara lain melalui penjaminan kredit modal kerja dan asuransi properti serta asuransi jiwa kredit bagi nasabah KPR-MBR," pungkasnya.