15 Provinsi Punya Lokasi PSK Terbanyak Versi BPS, Jawa Barat Juaranya

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai persebaran lokasi pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan pada Mei 2024, sebanyak 15 provinsi tercatat memiliki jumlah lokasi PSK terbanyak, dengan Jawa Barat menempati posisi teratas.

Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Lokasi PSK Terbanyak

Menurut data yang dihimpun BPS, sebanyak 79 desa/kelurahan di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi lokasi aktivitas PSK.

Kabupaten Bekasi mencatat jumlah tertinggi dengan 17 titik, disusul oleh Kabupaten Indramayu dengan 13 lokasi dan Kabupaten Subang dengan 7 lokasi. Sementara itu, Kabupaten Cirebon, Karawang, dan Kota Bandung masing-masing memiliki 6 lokasi.

Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Barat, Isti Larasati, menjelaskan bahwa data ini diperoleh melalui pendataan potensi desa yang dilakukan langsung oleh petugas BPS.

"Kami menanyakan kepada aparat desa apakah di wilayah mereka terdapat lokasi PSK, baik yang dikelola secara individu maupun berkelompok," ujarnya dalam konferensi pers di Bandung, dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2024).

Faktor Ekonomi Jadi Pemicu Maraknya PSK

Isti menambahkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama keberadaan PSK di suatu wilayah. Meskipun demikian, BPS tidak melakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya lokasi PSK.

"Kami hanya mencatat keberadaan lokasi tanpa menganalisis lebih jauh penyebabnya. Namun, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, serta mobilitas tinggi di suatu daerah dapat menjadi pemicu," jelasnya.

Selain Jawa Barat, provinsi lain yang juga memiliki jumlah lokasi PSK cukup tinggi adalah:

• Jawa Timur: 70 lokasi
• Jawa Tengah: 55 lokasi
• Sumatera Utara: 37 lokasi
• Kalimantan Timur & Sumatera Selatan: 28 lokasi masing-masing
• Provinsi lainnya: Kalimantan Barat, Riau, Banten, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Lampung, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat

Dengan adanya data ini, diharapkan para pemangku kebijakan dapat mengambil langkah strategis untuk menangani fenomena ini.

Peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan edukasi di daerah dengan jumlah PSK tinggi dapat menjadi solusi jangka panjang guna mengurangi angka prostitusi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Data dari BPS ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif guna menangani permasalahan sosial yang terkait dengan persebaran PSK di Indonesia.