Kementerian BUMN Kena Efisiensi, DPR Minta Target Dividen Tak Terhambat

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Ismail Bachtiar menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi hambatan bagi Kementerian BUMN dalam mencapai target dividen. Ismail berharap semangat Kementerian BUMN tetap terjaga dalam mendorong kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Kami berharap efisiensi anggaran tidak menurunkan semangat Kementerian BUMN dalam mencapai target dividen BUMN. Kami bangga dengan Menteri BUMN, Pak Erick," ujar Ismail dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

Ismail juga mengapresiasi capaian tingkat kepuasan publik terhadap Erick Thohir yang mencapai 88,5 persen. Menurutnya, angka tersebut tidak didapat dengan mudah, melainkan hasil dari kinerja nyata yang telah dilakukan Menteri BUMN.

"Saya ingin sampaikan apresiasi terhadap tingkat kepuasan publik sebesar 88,5 persen terhadap kinerja Pak Erick, tentu bukan hal yang gampang. Angka ini bapak dapatkan karena bapak memang berkinerja baik," lanjut Ismail.

Ia juga mengingatkan Erick Thohir pada 2020 memperkenalkan core values Akhlak yang berhasil meningkatkan performa dividen BUMN. Ismail berharap akan ada inovasi baru dari Erick untuk mempertahankan tren positif tersebut.

"Dulu saya ingat gebrakan Pak Erick pada 2020 melalui core values Akhlak, sebuah kata yang sangat powerfull dan membuat performa dividen meningkat. Masyarakat sekarang rindu, semoga ada gebrakan baru dari Pak Erick," ucap Ismail.

Senada dengan Ismail, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB Nasim Khan juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Erick di Kementerian BUMN.

"Yang saya banggakan dan menjadi harapan menjadi kebanggaan kami, di sini hadir Bapak Menteri spektakuler, Menteri Erick Thohir, yang kami harap jadi kebanggaan ke depan," ujar Nasim.

Nasim mengapresiasi keberhasilan Erick dalam membangun tata kelola perusahaan BUMN yang baik melalui prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

"Pak Erick sudah berhasil menciptakan sejarah good corporate governance (GCG)dalam BUMN yang berAkhlak. InsyaAllah, semoga holding dan subholding juga mampu menerapkan core values, Akhlak," kata Nasim.

Menanggapi berbagai masukan dari anggota Komisi VI, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan untuk mencapai target dividen BUMN. Erick mengungkapkan dividen atas kinerja BUMN pada 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 85 triliun telah masuk ke kas negara pada 7 November 2024.

"Kalau kita lihat efisiensi dan GCG yang kita sudah lakukan lima tahun terakhir, saya ingin berterima kasih atas dukungan Komisi VI, khususnya untuk dividen yang target Rp 85 triliun itu sudah masuk ke kas negara pada 7 November 2024. Ini hasil kinerja pada 2023," ujar Erick.

Erick juga menegaskan target dividen tahun ini sebesar Rp 90 triliun masih dalam jalur yang aman. Erick menyampaikan target dividen 2024 senilai Rp 90 triliun telah dialokasikan sebesar Rp 20,5 triliun kepada negara pada awal tahun ini. Meski ada kebijakan efisiensi, Erick memastikan BUMN tetap dalam kondisi yang baik untuk terus memberikan kontribusi bagi negara.

"Kita tetap optimistis meski ada efisiensi anggaran. Karena kalau kita lihat data-data yang progres sampai hari ini, kita masih berjalan baik," kata Erick.

Adapun Kementerian BUMN terkena efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp 115,52 miliar. Jumlah itu setara 58,37 persen dari pagu awal senilai Rp 277,5 miliar, sehingga sisa anggaran menjadi Rp 161,9 miliar.

Erick Thohir mengatakan, pemotongan anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa pengadaan, semisal pengurangan fasilitas dan perjalanan dinas.

"Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi terdiri atas pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen," ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.

Selain itu, fasilitas IT juga turut terkena pemotongan hingga 41 persen. Lalu, pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen, kegiatan rapat dan acara seremonial 43 persen, hingga efisiensi pemakaian gedung 39 persen.

"Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen, yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan," imbuh Erick.

Di luar fasilitas pimpinan, para pejabat Kementerian BUMN juga terkena penyesuaian kendaraan dinas sebesar 66 persen. Dengan cara menggantikan mobil listrik menjadi hybrid.

"Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya, tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen," tutur Erick.