Top 3: Prabowo Ubah Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bikin Penasaran

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan untuk memperkuat perlindungan dan memberikan jaminan lebih baik bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang berisikan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.Demikian seperti dikutip dari Antara, Sabtu (15/2/2025).

Secara umum peraturan ini mencakup aturan mengenai syarat kepesertaan jaminan kehilangan pekerjaan, kedaluwarsa klaim, syarat menggiur, dan bukti PHK.

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2025 tersebut ada sebanyak sembilan pasal yang mengalami perubahan antara lain Pasal 4, Pasal 11, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 39 dan Pasal 40. Ada juga satu ketentuan tambahan yakni Pasal 39A yang disisipkan di antara Pasal 39 dan Pasal 40 dengan dua ayat.

Sejumlah perubahan yang signifikan terlihat dalam aturan ini adanya perubahan tingkat iuran program JKP yang sebelumnya diatur harus dibayar sebesar 0,46 persen dari upah sebulan, kini menjadi 0,36 persen. Adapun iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan, seperti tertuang dalam ayat 1 pasal 11. Iuran program JKP kini menjadi 0,36 persen yang tertuang dalam ayat 2 pasal 11, yang berbunyi:

Ayat 2: iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,36 persen dari upah sebulan.

Artikel Prabowo Ubah Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Korban PHK Terima 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan telah menyita perhatian pada Sabtu, 15 Februari 2025. Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Minggu, (16/2/2025).

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan untuk memperkuat perlindungan dan memberikan jaminan lebih baik bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang berisikan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.Demikian seperti dikutip dari Antara, Sabtu (15/2/2025).

Secara umum peraturan ini mencakup aturan mengenai syarat kepesertaan jaminan kehilangan pekerjaan, kedaluwarsa klaim, syarat menggiur, dan bukti PHK.

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2025 tersebut ada sebanyak sembilan pasal yang mengalami perubahan antara lain Pasal 4, Pasal 11, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 39 dan Pasal 40. Ada juga satu ketentuan tambahan yakni Pasal 39A yang disisipkan di antara Pasal 39 dan Pasal 40 dengan dua ayat.

Berita selengkapnya baca di sini

Di Singapura, jalanan kini semakin ramai oleh kendaraan-kendaraan mewah seperti Bentley dan Porsche. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang kaya di seluruh dunia serta investasi mereka yang berkunjung ke Singapura semakin meningkat.

Pembangunan sekolah, lembaga amal, dan organisasi sosial juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh sumbangan besar dari para individu kaya yang baru datang ke negara tersebut.

Kehadiran para dermawan ini tampak jelas dari berbagai aspek. Contohnya, Yayasan Low Tuck Kwong, yang dinamai berdasarkan nama miliarder pendiri Bayan Resources Indonesia, menjadi donatur utama yang berbasis di Singapura pada 2023.

Pada tahun tersebut, yayasan yang dipimpin oleh salah satu orang terkaya di Indonesia ini memberikan sumbangan sebesar 127,6 juta dolar Singapura untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebagian besar dana tersebut disalurkan kepada Lee Kuan Yew School of Public Policy, sebuah lembaga pendidikan pascasarjana yang merupakan bagian dari Universitas Nasional Singapura.

Selain mendukung inisiatif besar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, para donatur juga memberikan dukungan untuk tujuan spesifik seperti konservasi laut.

Berita selengkapnya baca di sini

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan langkah persiapan guna menghadapi masa angkutan mudik Lebaran 2025. Termasuk melakukan koordinasi lintas kementerian untuk mempersiapkan diskon tiket pesawat saat mudik Lebaran tahun ini.

Menhub mengatakan, dirinya tengah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk membahas kemungkinan ada penurunan harga tiket pesawat serta penyelenggaraan Mudik Gratis pada masa Lebaran 2025. 

"Mengenai diskon tarif pesawat, Kemenhub masih akan membahasnya lingkup antar kementerian guna memastikan kemampuan masyarakat serta kesinambungan usaha bidang penerbangan," ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2025).

Sejak bulan lalu, ia bercerita telah mendatangi sejumlah kementerian terkait untuk melakukan koordinasi menghadapi angkutan Lebaran. 

Ia telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Berita selengkapnya baca di sini