Potensi Indonesia jadi Pemain Kunci di Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana mendorong PT Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk melakukan percepatan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

IBC ialah perusahaan BUMN yang bergerak di ekosistem baterai kendaraan listrik yang sahamnya dimiliki oleh PT Antam (Persero), PT Inalum (Persero), PT Pertamina New & Renewable Energy, dan PT PLN (Persero) masing-masing sebesar 25 persen.

Dalam keterangan tertulisnya pada tanggal 18 Februari 2025, Dewi menyatakan ada sedikitnya empat hal yang wajib dijalankan oleh IBC untuk mewujudkan misi tersebut. Pertama, IBC harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dapat dilaksanakan (feasible) dan bisa segera dieksekusi.

Kedua, menurut politikus Partai Golkar itu, IBC harus memperhitungkan secara detail tentang target bisnis dan biaya perusahaan sehingga dapat mencapai keuntungan yang maksimal.

Selanjutnya, Dewi menekankan pentingnya poin ketiga, di mana poin pertama dan poin kedua bisa terealisasi jika ada dukungan dan komitmen yang kuat dari shareholder yang terlibat, dalam hal ini PT Antam, PT Inalum, PT Pertamina New & Renewable Energy, dan PT PLN.

Keempat, harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk terus mendukung mewujudkan ekosistem baterai kendaraan listrik, terutama terkait dengan upaya menyelesaikan persoalan ego sektoral yang terkesan saat ini menjadi salah satu penyebab lambannya pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.

"Kita harus melihat peluang besar perkembangan global saat ini dalam hal energi dengan Indonesia sebagai pemain kunci dalam ekosistem baterai kendaraan listrik, di mana hal ini juga selaras dengan prioritas pemerintah mengenai hilirisasi”, ujar legislator dari daerah pemilihan Sumatra Selatan II itu.

Sebelumnya, ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengatakan percepatan transisi energi melalui program elektrifikasi adalah kunci untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Menurut Defiyan, salah satu momentum penting dalam upaya ini tercermin dari dibukanya Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13 Februari.

"Pameran ini sangat tepat bagi pemerintah untuk terus mendorong proses transisi energi, mengingat perlunya swasembada dan kedaulatan energi dalam menghadapi dinamika global," ujar Defiyan dikutip Minggu (16/2/2025).

IIMS 2025, yang menampilkan sekitar 60 merek otomotif—dengan lebih dari 34 merek mobil dan 25 merek sepeda motor—tidak hanya menjadi ajang pamer inovasi, namun juga menjadi sarana strategis bagi produsen, khususnya di sektor kendaraan listrik (EV), untuk menembus pasar domestik. Pameran ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mengalihkan ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar minyak menuju solusi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik yang semakin kuat, pembangunan infrastruktur juga telah mengalami lonjakan yang signifikan. Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melonjak 300%, dari sekitar 1.000 unit pada 2023 menjadi lebih dari 3.000 unit pada 2024.

Sementara itu, fasilitas Home Charging Services (HCS) tumbuh lebih dari 300%, pada 2023 sejumlah 9.000 unit menjadi 28.000 unit pada 2024.

Selain jumlah infrastruktur, peningkatan konsumsi listrik kendaraan listrik juga tumbuh signifikan. Tercatat jumlah transaksi di SPKLU melonjak dari 119.600 menjadi 402.509 atau naik 337% transaksi. Sedangkan, untuk konsumsi listrik dari penggunaan SPKLU meroket, dari 2,4 juta kilowatt hour (kWh) pada 2023, menjadi 9,1 juta kWh di 2024, mengalami peningkatan sebesar 370%. Sementara untuk HCS, terjadi kenaikan sebesar 403% lebih, dari 2,9 juta kWh di 2023, menjadi 11,8 juta kWh di 2024.

Peningkatan transaksi dan konsumsi listrik di SPKLU, serta HCS menandakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia bertumbuh secara massif, menjadi penguat komitmen pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, sebagai upaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Sementara itu, dari sudut pandang konstitusional, Defiyan menekankan bahwa dukungan kebijakan insentif yang lebih luas sangat diperlukan untuk mendongkrak percepatan transisi energi.

"Insentif tambahan, baik berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun kemudahan investasi dalam pembangunan pabrik kendaraan listrik di pelosok tanah air, harus diperluas agar ekosistem industri kendaraan listrik nasional terus berkembang," kata Defiyan.

Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan industri otomotif tanah air, serta didukung oleh mekanisme pengawasan yang ketat, transisi menuju energi bersih diharapkan tidak hanya akan memperkuat kedaulatan energi nasional, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.