Papua Lebih Butuh Pendidikan Gratis daripada Makan Bergizi Gratis, Simak Faktanya

Liputan6.com, Jakarta Ratusan pelajar di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan menggelar aksi damai menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 3 Februari 2025.

Pendemo meneriakkan bahwa yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah pendidikan gratis dan berkualitas, bukan sekadar bantuan makan gratis.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi angkat bicara soal aksis demonstrasi massa yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Prasetyo menyatakan, penanganan khusus tengah disiapkan pemerintah terkait hal tersebut. 

"Sedang kita tangani, makanya khusus. Jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus," kata Prasetyo.

Lantas, apa benar di Papua lebih membutuhkan Pendidikan Gratis daripada Makan Bergizi Gratis?

Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tantangan besar dalam sektor pendidikan. Meskipun program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah merupakan inisiatif yang baik, ada fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat Papua lebih membutuhkan biaya pendidikan gratis untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

1. Rendahnya Akses terhadap Pendidikan

Banyak anak-anak di Papua yang masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

• Jarak sekolah yang jauh dan sulit dijangkau.
• Keterbatasan jumlah guru berkualitas.
• Kurangnya fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, buku, dan alat pembelajaran.
• Program makan bergizi gratis memang membantu meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi tanpa biaya pendidikan gratis, mereka tetap akan kesulitan untuk mendapatkan akses sekolah yang layak.

2. Biaya Pendidikan yang Memberatkan

Di banyak daerah Papua, biaya pendidikan menjadi kendala utama bagi keluarga kurang mampu. Beberapa biaya yang harus ditanggung antara lain:

• Uang sekolah atau biaya administrasi.
• Seragam dan perlengkapan sekolah.
• Transportasi ke sekolah yang sering kali mahal karena kondisi geografis Papua.
• Jika pendidikan digratiskan, lebih banyak anak bisa mengakses sekolah tanpa terbebani masalah ekonomi, sehingga tingkat putus sekolah dapat berkurang.

3. Dampak Pendidikan terhadap Perekonomian Papua

Pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar dibandingkan dengan program makan bergizi gratis. Jika masyarakat Papua mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk:

• Mendapatkan pekerjaan yang layak.
• Mengembangkan potensi daerah dengan keterampilan yang lebih tinggi.
• Mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
• Tanpa pendidikan yang memadai, generasi muda Papua akan tetap menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

4. Makan Bergizi Gratis Tidak Menyelesaikan Akar Masalah

Akademisi Universitas Cendrawasih (Uncen) Prof Avelinus Lefaan mengatakan, untuk Papua, makan bergizi gratis dan pendidikan gratis sama pentingnya. 

"Dua-duanya penting karena ada hubungan yang signifikan, jika gizi baik maka tingkat kesehatan baik, maka kualitas pendidikan juga tinggi. Jadi sangat berkaitan erat," katanya.

Prof Ave menjelaskan, jika pemerintah benar-benar ingin memajukan kualitas kesejahteraan bangsa, jangan membuat program yang 'pincang', satu program dibuat maka program lainnya pun harus mendukung.

Program makan bergizi gratis memang memberikan manfaat dalam jangka pendek, terutama untuk meningkatkan kesehatan anak-anak. Namun, masalah utama yang harus diselesaikan adalah kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan.

Jika biaya pendidikan gratis diterapkan, generasi muda Papua bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depan mereka sendiri.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara soal demonstransi menolak program makan bergizi gratis (MBG) di Papua yang berakhir ricuh. Dia mengingatkan masyarakat tak melakukan kekerasan saat menyampaikan aspirasi.

"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

Dia tak mempermasalahkan adanya pihak-pihak yang menolak program MBG. Namun, Hasan meminta agar penolakan tersebut tak menghalangi hak-hak anak sekolah dan ibu hamil mendapatkan makan bergizi gratis.

"Kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," jelasnya.

Menurut dia, masyarakat yang merasa tak memerlukan program ini dapat menolak apabila diberi makan bergizi gratis. Hasan mengingatkan bahwa masih banyak penerima manfaat yang menginginkan makan bergizi gratis.

"Kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," tutur Hasan.