Mitra Ojek Online Tuntut Penghapusan Potongan Biaya Aplikasi

Liputan6.com, Jakarta - Mitra pengemudi ojek online (ojol) dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya terkait potongan tarif biaya aplikasi yang disebut bisa mencapai 40 persen dari ongkos yang dibayarkan penumpang.

Gejolak potongan biaya aplikasi ojol ini telah menjadi sorotan sejak beberapa waktu lalu. Sejumlah pengemudi ojol bahkan menggelar aksi demonstrasi pada Agustus 2024.

Langkah itu kembali ramai pada awal 2025 ini. Namun, masih belum menghadapi titik terang hingga saat ini. Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati mengatakan, mitra pengemudi ojol bahkan ada yang mendapat potongan dengan total 40 persen.

"Masih paling rendah 20 persen, bisa mencapai 40 persen," kata Lily kepada Liputan6.com, Rabu (19/2/2025).

Dia menjelaskan seharusnya aplikator tidak lagi perlu mengambil keuntungan dari potongan biaya itu. Menurut dia, aplikator sudah untung dari adanya iklan restoran yang tergabung.

"Seharusnya tidak ada karena aplikator sudah dapat dari biaya layanan iklan dari resto dari jual jaket dan helm," ungkapnya.

Dia menuntut ketegasan pemerintah soal kepastian potongan tarif biaya aplikasi tadi. Lily menilai pemerintah tidak serius memperhatikan kebutuhan mitra pengemudi ojol. Dia mengaku telah menghadap Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital perihal ini, namun belum ada titik terang.

"Yang pasti keseriusan pemerintah untuk membuat regulasi tidak ada. Sudah kami lakukan hasilnya nol janji yang tidak pasti," tegas dia.

Asal tahu saja, Berdasarkan KP 1001/2022, potongan biaya aplikasi maksimal adalah 15 persen, ditambah biaya penunjang sebesar 5 persen, dengan total 20 persen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa perusahaan melanggar aturan tersebut.

Asosiasi Ojek Online Garda Indonesia sebelumnya mengeluhkan besarnya potongan biaya aplikasi dari penghasilan mitra pengemudi, yang disebut mencapai 30 persen dari total ongkos perjalanan.

Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Igun Wicaksono menyatakan, dua perusahaan besar di Indonesia menarik potongan aplikasi yang melebihi ketentuan.

"Potongan aplikasi ini makin besar, bahkan melampaui batas maksimal 20 persen yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022," ujar Igun, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menanggapi isu terkait pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan Idulfitri 2025.

Menurut dia, masalah ini bukan berada dalam wewenangnya, melainkan menjadi kewenangan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

"Itu nanti pak menaker," kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi aspirasi pengemudi ojek online (ojol) terkait tuntutan pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan Idulfitri 2025.

Menaker mengonfirmasi, pihaknya telah menerima masukan dari para ojol mengenai hak mereka atas THR dan sedang membahas skema pemberiannya.

Meski pengemudi ojol berstatus sebagai mitra, bukan karyawan, Menaker Yassierli menegaskan bahwa hal ini tidak menjadi penghalang bagi kemungkinan mereka mendapatkan THR. Saat ini, pemerintah masih mengkaji mekanisme terbaik untuk memenuhi tuntutan tersebut.

“Sudah dibahas, tapi belum difinalisasi. Kita tidak melihat ini dari status kemitraan semata,” ujar Menaker Yassierli saat ditemui di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah juga membuka ruang diskusi dengan perusahaan aplikasi untuk membahas skema terbaik dalam pemberian THR bagi pengemudi ojol.

“Iya, kita lebih melihat bagaimana peluang ini bisa digunakan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik antara pengusaha dan pengemudi,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan akan menemui massa driver ojek online (ojol) yang berunjuk rasa di kantornya, Senin (17/2/2025). Para driver ojol itu menggelar demonstrasi meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan aplikasinya.

Yassierli menyampaikan kementeriannya telah melakukan audiensi dengan para driver ojol dan mitra pengusaha terkait pembayaran THR tersebut. Menurut dia, kedua pihak menyampaikan aspirasi terkait pembayaran THR.

"Mereka menyampaikan aspirasi dan menyampaikan akan tetap kondusif. Dan nanti dari habis rapat saya menemui mereka," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dia menuturkan mitra pengusaha ojol sedang mencari solusi terbaik terkait tuntutan para driver. Yassierli meyakini para mitra pengusaha ojek online dapat memahami aspirasi para driver yang meminta pembayaran THR.

"Konkritnya ya kita yakin pengusaha bisa memahami aspirasi ojol juga terkait dengan THR. Ini masalah besarannya dan formulanya seperti apa, ini yang sedang kami inikan," ujarnya.

Yassierli berharap mitra perusahaan aplikasi ojol dapat membayarkan THR kepada para driver. Dia menyebut formulasi soal THR untuk driver ojol dapat segera difinalisasikan dalam waktu dekat.

"Saya berharap sesegera mungkin, karena ini kan masalah keuangan mereka harus ada simulasi yang harus dipersiapkan kan? Kita tunggu nanti dari sini dalam beberapa hari akan finalisasi dengan pengusaha," tutur Yassierli.