HK Tower Digeledah Bareskrim Polri, Hutama Karya Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta PT Hutama Karya (Persero) angkat suara terkait proses penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri di HK Tower pada Kamis (20/2/2025) hari ini.

Bareskrim Polri melalui Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) melakukan proses penyelidikan di HK Tower atas dugaan kasus korupsi. Pada pekerjaan konstruksi terintegrasi EPC proyek pengembangan dan modernisasi pabrik gula Djatiroto tahun 2016 di Lumajang, Jawa Timur milik PTPN XI.

EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Adjib Al Hakim membenarkan, penggeledahan HK Tower yang dilakukan oleh Bareskrim Polri adalah dalam rangka proses penyelidikan kasus tersebut.

"Hutama Karya tidak akan menghalangi proses penyidikan dan berkomitmen untuk mendukung Bareskrim Polri dalam mengusut kasus ini, serta akan bersikap kooperatif serta transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan," ujarnya, Kamis (20/2/2025).

Adjib mengatakan, Hutama Karya juga mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. "Serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya," imbuh dia.

Adapun kabar penggeledahan HK Tower terkait dugaan kasus korupsi Pabrik Gula Djatiroto dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Kortastipidkor Polri, Brigjen Pol Arief Adiharsa pada Kamis (20/2/2025) hari ini.

"Betul, penggeledahan sedang berjalan terkait dengan pembangunan Pabrik Gula Djatiroto dan Assembagoes. Ini konteksnya Djatiroto," ucapnya dikutip dari Antara.

Barang Bukti

Penggeledahan ini, adalah untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Diinformasikan pula bahwa penyidik telah berada di lokasi penggeledahan sejak pukul 10.00 WIB.

Terkait dengan apa saja barang bukti yang telah ditemukan, Brigjen Pol Arief belum bisa membeberkannya. "Belum karena masih berlangsung," ujarnya pendek.

Diketahui bahwa Kortastipidkor tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan pekerjaan proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto PTPN XI terintegrasi EPCC tahun 2016.

Brigjen Pol Arief mengatakan bahwa perencanaan proyek tersebut sejak 2014. "Proyek ini sebagai tindak lanjut program strategis BUMN yang didanai oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dialokasikan pada APBN-P tahun 2015," kata dia.

Wakil Kepala Kortastipidkor Polri ini mengungkapkan, nilai kontrak proyek pengadaan tersebut sebesar Rp 871 miliar.

Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum pada perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga menyebabkan proyek belum selesai dan ada dugaan menimbulkan kerugian negara.

Bentuk perbuatan melawan hukum yang diungkap Arief adalah anggaran untuk pembiayaan proyek EPCC PG Djatiroto kurang dan tidak tersedia sepenuhnya sesuai dengan nilai kontrak sampai kontrak ditandatangani.

Berikutnya, Direktur Utama PTPN XI yang berinisial DP dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI yang berinisial AT, telah berkomunikasi secara intens jauh sebelum lelang dilaksanakan. Untuk bekerja sama meloloskan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam sebagai penyedia untuk proyek pekerjaan tersebut.

Ia mengatakan bahwa panitia lelang tetap melanjutkan lelang. Padahal prakualifikasi hanya satu, yakni PT WIKA yang memenuhi syarat. Sedangkan perusahaan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam dan sembilan perusahaan lainnya tidak lulus.

"Untuk perusahaan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam gagal karena dukungan bank belum merupakan komitmen pembiayaan proyek dan lokasi workshop berada di luar negeri," ungkapnya.

Selain itu, isi dari kontrak perjanjian diubah dan tidak sesuai dengan rencana kerja syarat-syarat, yaitu dengan menambahkan uang muka 20 persen dan pembayaran letter of credit (LC) ke rekening luar negeri. Kontrak perjanjian yang ditandatangani juga tidak sesuai dengan tanggal yang tertera.

"Proyek dikerjakan tanpa adanya studi kelayakan. Jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan expired dan tidak pernah diperpanjang. Metode pembayaran barang impor atau letter of credit tidak wajar," ucapnya.

Penyimpangan itu mengakibatkan proyek menjadi mangkrak sampai saat ini. Adapun uang PTPN XI sudah dikeluarkan kepada kontraktor hampir sebesar 90 persen.