Maruarar Sirait Tantang Developer Nakal Diaudit BPK

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menantang para pengembang perumahan (developer) untuk berani diaudit. Menyusul temuan developer nakal yang membangun rumah subsidi tidak sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut disampaikan Ara, sapaan akrabnya, saat berbincang dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan. Dia mengungkap rencana audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan itu.

"Kalau (masyarakat) dapat pengembang yang baik, bahagia hidupnya. Tapi kalau dapat pengembang yang enggak benar, nangis dia. Bagaimana solusinya? Ya diaudit," tegas Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Dia menegaskan, jika pengembang menolak diaudit sama saja dengan melawan negara. Dia mewanti-wanti risiko jika hal tersebut dilakukan oleh para pengembang rumah subsidi.

''Kalau nggak setuju dengan audit dari lembaga negara, ya kalian pikirkan sendirilah teman-teman artinya apa. Mau melawan negara? Silahkan. Mau melawan pemerintah? Cobain saja, jangan tanggung kalau mau lawan pemerintah,'' tantang Ara.

Dia menjelaskan, pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan program negara. Maka, para pengembang harus mendirikan rumah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

''Ini agenda negara, supaya apa tujuannya? Untuk melindungi ke depannya masyarakat berpenghasilan rendah dapat rumahnya dari pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas,'' tandasnya.

Bisa Mengganggu Program 3 Juta Rumah

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah dan sejumlah bank pelat merah berencana memlokir akses pengembang atau developer nakal ke proyek penyediaan rumah, termasuk rumah subsidi. Mengingat, praktik nakalnya developer itu disebut bisa mengancam program 3 juta rumah.

Perintah blacklist developer nakal sudah disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu. Bahkan, rencananya blacklist itu akan diperluas ke bank BUMN hingga BP Tapera.

"Saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini, ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita (berlakukan) blacklist," kata Erick di Kementerian BUMN beberapa waktu lalu, ditulis Kamis (30/1/2025).

Erick mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan BTN sejak awal temuan tersebut. Menurutnya, upaya itu bisa mengamankan program 3 juta rumah yang jadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan tadi self-correction dan juga perbaikan sistem, dimana memang kalau kita mau terus berkembang, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan," tegas dia.

Dia menyadari jumlah 120 ribu sertifikat bermasalah atas temuan 2019 itu masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan program 3 juta rumah. Namun, pengamanan terhadap pihak yang menggarap proyek tersebut harus dipastikan sesuai.

"Nah hal ini mungkin dibandingkan program 3 juta rumah, sangat kecil, 120 ribu. Tetapi ini justru fondasi yang cikal bakal, kita harus jaga visi Bapak Presiden. Karena tadi implementasi itu menjadi kunci sebuah kesuksesan program," terangnya.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu bakal menyetop kerja sama dengan pengembang perumahan atau developer nakal. Bahkan dia akan meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga memblokir developer nakal ikut menggarap rumah subsidi.

Dia menegaskan, langkah tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta developer nakal itu di-blacklist dalam penyediaan rumah. Pasalnya, banyak masyarakat yang dirugikan karena tak kunjung mengantongi sertifikat meski cicilan sudah lunas.

"Bagaimana melindungi masyarakat ya? Jadi yang kita lakukan pertama, apalagi setelah ada arahan Pak Menteri, kita akan stop kerjasama dengan developer yang nakal-nakal tadi," kata Nixon dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).