Rosan Roeslani Tegaskan Danantara Tak Kebal Hukum, Bisa Diaudit KPK dan BPK

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan kebal hukum. Ia memastikan seluruh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetap memiliki kewenangan untuk melakukan audit ke Danantara.

Rosan menjelaskan, jika terdapat tindakan kriminal atau aktivitas yang merugikan negara di dalam tubuh Danantara, aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan tetap dapat melakukan penyelidikan.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa [melakukan penyelidikan], apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK juga bisa, terutama terkait program Public Service Obligation (PSO) yang bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan program tersebut," ujar Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Pengawasan Ketat terhadap Danantara

Rosan juga menyebutkan bahwa BPI Danantara justru menjadi salah satu badan yang paling ketat pengawasannya. Semua pihak akan dilibatkan dalam proses pengawasan ini, termasuk laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Menurut saya, Danantara adalah badan yang paling banyak diawasi. Karena semua terlibat dalam pengawasannya, dan kami melapor langsung kepada Bapak Presiden. Tidak ada laporan pertanggungjawaban yang lebih tinggi lagi selain kepada beliau," jelas Rosan.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo akan didukung oleh seluruh perangkat pemerintah untuk memastikan kinerja Danantara berjalan dengan baik.

"Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik. Saya yakin semua pihak akan terlibat dalam pengawasan ini," tegasnya.

Pesan Prabowo untuk Danantara

Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkapkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya dan seluruh jajaran BPI Danantara. Presiden meminta agar pengelolaan kekayaan negara melalui BUMN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Pesan Bapak Presiden jelas, kami harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola kekayaan negara," pungkas Rosan.

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Senin, 24 Februari 2025. Sorevereign Wealth Funds (SWF) milik Indonesia ini dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Selain Rosan, ada Pandu Sjahrir, yang merupakan keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Pandu menjabat Holding Investasi atau Chief Investment Officer (CIO) Danantara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menepis jika Pandu ditunjuk karena ia adalah keponakan Luhut. Menurutnya, semua berdasarkan pertimbangan profesionalisme.

"Semua berdasarkan pertimbangan profesionalisme," kata Hasan lewat pesan singkat, Senin (24/2/2025).

Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria akan berperan untuk memegang holding operasional.

"Nanti Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani, nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Sjahrir, akan dibantu juga oleh Bapak Dony Oskaria," kata Hasan.

"Nanti Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional, karena dibuat Danantara ada dua holding, holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi," sambungnya.

Hasan melanjutkan, lembaga itu juga memiliki struktur dewan pengawas yang diketuai oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakilnya, Muliaman Hadad.

"Ketua Dewan Pengawas yang sudah ditunjuk oleh Presiden adalah Bapak Erick Thohir, dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Bapak Muliaman Hadad," ucap Hasan.

Hasan menambahkan, para mantan presiden juga diajak untuk menjadi penasihat Danantara.

"Nanti mantan-mantan presiden itu nanti akan diajak untuk menjadi penasihat, agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia," kata Hasan.