4 Pejabat Anak Usaha BUMN Minyak Jadi Tersangka Korupsi, Erick Thohir Hormati Proses Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait proses hukum sejumlah pejabat anak usaha BUMN minyak di Kejaksaan Agung. Dia menghormati proses hukum yang berjalan.

Diketahui, ada 4 pejabat dalam BUMN minyak yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018-2023. Erick menghormati proses yang berjalan.

"Kita kan sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum kita harus hormati," kata Erick Thohir, ditemui di The Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Dia menjelaskan terus mendukung proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sejauh ini pun, kata dia, Kementerian BUMN dan Kejagung kerap bekerja sama.

Sebagai contoh, ada pengusutan kasus korupsi Asabri hingga Jiwasraya. Hal tersebut juga jadi bagian proses bersih-bersih BUMN yang digaungkan Erick.

"Dan semua proses hukumnya pasti kita dukung dan selama ini kita sama Kejagung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi Asabri, Jiwasraya dan lain-lain," katanya.

Erick kembali menegaskan akan transparan dalam merespons proses hukum yang tengah berjalan tersebut.

"Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya secara transparan," tegas Erick Thohir.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 pejabat di lingkungan grup perusahaan PT Petamina (Persero) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Anak buah Menteri BUMN Erick Thohir turut buka suara.

Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla menyampaikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Pertamina terkait kasus tersebut.

"Kementerian BUMN sejauh ini terus berkomunikasi dengan Pertamina," kata Putri, ditemui awak media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Kendati demikian, dia belum berbicara banyak mengenai informasi terkini soal kasus tersebut. Dia juga mengatakan, Kementerian BUMN belum berkomunikasi dengan Kejagung.

"Sejauh ini komunikasi yang terjalin baru antara Kementerian BUMN dengan Pertamina-nya, belum Kejagung-nya," ungkap dia.

"Jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan informasi lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, nanti kita akan memberikan informasinya," tambah Putri.

Informasi, ada 4 pejabat Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka soal dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Diantaranya, RS selaku selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga; SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional; YF selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping; dan AP selaku Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksanaan Agung telah menetapkan sejumlah pejabat Pertamina menjadi tersangka kasus dugaab korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Posisi pejabat-pejabat tersebut digantikan sementara.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menuturkan ada sistem yang berlaku dalam perusahaan. Dimana akan ditunjuk pejabat pelaksana tugas jika orang terkait sedang berhalangan.

Hal tersebut berlaku juga jika pejabat tertentu tersandung proses hukum.

"Sambil menunggu putusan resmi, sesuai prosedur, jika ada pejabat tidak berada di tempat, maka akan ditunjuk pelaksana tugas harian (PTH)," kata Fadjar kepada Liputan6.com, Selasa (25/2/2025).

Kendati begitu, dia belum mengungkap siapa sosok yang ditunjuk sebagai pelaksana harian di subholding Pertamina terkait kasus hukum Kejagung ini.

Fadjar juga memastikan Pertamina akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Perusahaan juga menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dalam aspek keputusan bisnisnya.