Keren, Indonesia Punya Tempat Pelatihan Buruh se-Asia Tenggara

Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 di pusat pembangunan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

Hadir dalam HUT ke-52 KSPSI diantaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wamenaker Immanuel Ebenezer, dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Andi Gani menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolri atas dukungannya kepada KSPSI selama ini. Apalagi, kata Andi, Gani dalam pembangunan Pusdiklat KSPSI, Kapolri sangat mendukung.

Adapun, Pusdiklat KSPSI terwujud berkat gotong royong seluruh Pimpinan Unit Kerja (PUK) seluruh Indonesia. KSPSI, kata Andi Gani, akan setia memperjuangkan hak-hak buruh Indonesia dengan tetap mendukung program Pemerintah Prabowo Subianto yang pedulo terhadap kebijakan rakyat.

"KSPSI juga akan tetap kritis kepada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat," tegasnya.

Pusdiklat KSPSI dibangun diatas tanah seluas 3.000 meter persegi dengan gedung 5 lantai yang mencakup dua auditorium, ruang kelas pendidikan, perpustakaan digital, penginapan yang dapat menampung kapasitas ribuan orang, tempat ibadah, ruang olah raga, dan ruang pelatihan komputer.

"Pusdiklat KSPSI juga telah ditunjuk oleh Asean Trade Union Council (ASEAN TUC) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan buruh se-Asia Tenggara," ungkap Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri itu.

Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan agar buruh meningkatkan keterampilan.

"Dalam kesempatan ini, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 untuk rekan-rekan KSPSI. Saya kira ulang tahun hari ini merupakan ulang tahun yang penuh dengan makna. Karena dilaksanakan di tempat di mana nanti akan diselesaikan Pusdiklat bagi SPSI," kata Kapolri.

Kapolri mengaku telah mengikuti perjuangan dan pergerakan KSPSI sejak dirinya masih perwira menengah. Hingga saat Sigit menjadi Kapolda Banten dirinya intens mengenal Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Kapolri mengatakan, agar KSPSI terus memperjuangkan hak-haknya ke depan. Namun, ia juga berpesan KSPSI menjaga hubungan baik antara buruh dengan pengusaha demi sama-sama membangun Indonesia.

"Saya ingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa apapun hubungan kita dengan pengusaha harus kita jaga, buruh dan pengusaha adalah unsur yang saling melengkapi untuk bersama-sama bisa membangun negeri ini," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengubah aturan jaminan kehilangan pekerjaan yang berlaku mulai 7 Februari 2025. Ketentuan baru ini mengatur buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mendapat 60 persen gaji selama 6 bulan.

Ketua Umum Dewa Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menyambut baik keputusan tersebut. Pasalnya, ada perubahan signifikan dari aturan sebelumnya.

“Ya alhamdulillah karena pastinya lebih menguntungkan buruh bila dibanding kan PP sebelumnya," kata Jumhur dalam keterangan resmi, Senin (17/2/2025).

Adapun, aturan sebelumnya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tentang 2021 Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Buruh yang terkena PHK berhak mendapat 45 persen dari upah dalam 3 bulan pertama dan 25 persen. Buruh juga mendapat pelatihan-pelatihan untuk beralih pada bidang pekerjaa yang lain.

Aturan itu diubah dengan PP No. 6 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang mulai berlaku 7 Februari 2025. Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan.

"Artinya kan selama 6 bulan sejak di PHK para pekerja bisa menerima uang tunai 60 persen dari upah selama 6 bulan. Ini jelas pro-buruh dan akan bermanfaat juga untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang utama dalam pertumbuhan ekonomi," ungkap Jumhur.

Jumhur menilai pemerintahan Prabowo Subianto sejauh ini menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang lemah termasuk kaum buruh.

“Membela kaum yang lemah itu bukan berarti menafikkan dunia usaha. Justru sebaliknya bersama-sama dunia usaha membangun kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan memberi manfaat untuk banyak orang," ujarnya.

"Yang harus disingkirkan itu ya parasit-parasit ekonomi yang membuat dunia usaha sulit berkembang seperti korupsi, importir ilegal dan sifat serakah," imbuh Jumhur Hidayat.