• Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
• Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi.
• Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.
• Tolak RUU Kesehatan, Reforma agraria dan kedaulatan pangan.
• Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
• Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Cipta Kerja.
• HOSTUM, Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta kepada seluruh buruh anggota untuk meningkatkan perannya dalam membantu pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Andi Gani menekankan tiga hal penting untuk seluruh buruh anggotanya. Pertama, terus melakukan konsolidasi organisasi. Kedua, penguatan advokasi untuk anggota, dan kemandirian iuran.
 
"KSPSI harus bisa berkontribusi positif terhadap roda perekonomian dan pembangunan di daerah," katanya saat menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) DPC KSPSI Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (3/3/2022).

Dalam Konfercab tersebut turut hadir Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Ketua Umum Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) Roy Jinto Ferianto dan juga jajaran DPD KSPSI Jawa Barat. Konfercab ini juga dihadiri 46 Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI

Andi Gani menegaskan, di tengah dinamika tantangan ketenagakerjaan saat ini, KSPSI Kabupaten Karawang harus siap bertanggungjawab, memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan buruh.

"Melalui Konfercab ini, saya berharap segera perkuat konsolidasi sehingga memberikan energi baru bagi perjuangan buruh di Indonesia," ujarnya.