Buruh Sebut PHK Sritex Ilegal, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta Per 1 Maret 2025, sebanyak 8.400 orang karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex berhenti bekerja. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno.

Karyawan dikenakan PHK per tanggal 26 Februari, terakhir bekerja pada hari Jumat 28 Februari. Perusahaan ditutup mulai tanggal 1 Maret 2025. 

Terkait hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai PHK di Sritex adalah ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baik yang diatur dalam keputusan MK No 68 tahun 2024 yang telah dimenangkan oleh partai buruh dan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

“Sikap partai buruh dan KSPI jelas telah terjadi pelanggaran hukum, telah terjadi PHK ilegal, telah terjadi pembiaran oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian terhadap ratusan ribu potensial PHK Sritex termasuk anak perusahaan sritex dan termasuk para pedagang kecil,” kata Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (2/3/2025).

Iqbal menjelaskan ada beberapa alasan mengapa partai buruh menilai PHK yang terjadi di Sritex adalah ilegal dan menentang UU. 

Tak Melalui Mekanisme Bipartit dan Tripartit

Iqbal menjelaskan PHK pada ribuan bahkan mendekati puluhan ribu karyawan Sritex tidak didahului dengan mekanisme bipartit dan tidak menempuh jalan mekanisme tripartit atau melibatkan pegawai perantara yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. 

“Di dalam keputusan MK, mekanisme PHK dimulai dengan bipartit ada notulennya, pertanyaanya ada tidak notulen hasil perundingan antara serikat pekerja Sritex dan pimpinan perusahaan? yang kita lihat karyawan orang perorang mendaftar PHK. Tidak ada itu PHK mendaftar berarti kalau benar dengan mendaftar itu ada intimidasi atau karyawan tersebut dibodoh bodohi tidak dijelaskan mekanisme PHK,” jelas Iqbal.

Iqbal menuturkan, paling sederhana notulen hasil perundingan Bipartit antara serikat pekerja Sritex atau perwakilan karyawan yang disetujui seluruh karyawan memuat penyebab PHK Sritex, berapa harta aset perusahaan terakhir, hak-hak karyawan, nilai pesangon, hingga siapa yang membayar pesangon apakah kurator atau pimpinan perusahaan. 

Adapun alasan kedua yaitu, tidak dibukanya ruang bagi buruh Sritex yang ingin menggugat jika tidak setuju dengan hak-hak yang diterima. 

Iqbal menjelaskan, bagi buruh yang tidak bisa menerima PHK akibat pailit tersebut dikarenakan tidak ada kesepakatan antara serikat pekerja dengan Pimpinan Perusahaan dia boleh mengadu..

“Dia bisa mengadu naik ke tingkat atas namanya pegawai perantara atau mekanisme Tripartit. Siapa pegawai perantara? yaitu Dinas Tenaga Kerja,” ujarnya. 

Tak Ada Peran Kementerian Tenaga Kerja

Iqbal juga menyoroti, peran Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam menangani kasus Sritex. Iqbal menilai Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan lalai karena ada potensi hingga ratusan ribu buruh Sritex hingga anak perusahaannya terkena PHK.

“Alasan ketiga, dimana Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menteri Tenaga Kerja serta dinas Tenaga Kerja terhadap PHK Sritex? Ini jangan-jangan takut di reshuffle oleh, Bapak Presiden Prabowo yang perintahnya kan jelas, Hindari tidak ada PHK. Ini ngomongnya doang, tidak ada PHK, tidak ada PHK, ternyata PHK,” jelas Iqbal.

Kejelasan Kurator

Ketua Partai Buruh itu juga menyoroti peran Kurator yang memegang uang. Iqbal mempertanyakan apakah Kurator bisa memberikan kejelasan terkait pesangon dan hak-hak lain buruh Sritex.

“Nah, ada kejelasan enggak pesangonnya berapa kali? Misal pesangon itu, masa kerja satu tahun, satu bulan upah diterima. Paling banyak, masa kerja delapan tahun ke atas menerima pesangon sembilan bulan upah,” tutur Iqbal. 

Kemudian, lelang aset oleh kurator perlu diketahui oleh buruh. Iqbal mengungkapkan dari hasil lelang aset akan diketahui berapa uang yang terkumpul setelah itu akan dibayar untuk kreditur dan hak-hak buruh seperti pesangon, hingga THR dan sisa upah yang belum dibayar. 

Dalam penjualan ini, partai buruh atau KSPI menduga ada sekelompok pengusaha yang dekat dengan kekuasaan yang biasa saja membeli Sritex dengan harga murah. Iqbal menjelaskan penjualan aset perusahaan pailit bisa saja sulit dan tidak laku, maka Kurator bisa menurunkan harga di bawah harga aset. 

“Jika ini terjadi memang tidak ada kerugian negara, tetapi dalam petik dugaan kejahatan kerah putih atau jangan-jangan ada pimpinan perusahaan Sritex membentuk PT baru untuk membeli Sritex dengan harga murah dan menghindari pajak, serta membayar pesangon murah,” jelasnya. 

Akibat hal ini, Iqbal menyebut partai buruh dan KSPI akan melakukan Class Action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini menurut Iqbal adalah bentuk perlawanan citizen lawsuit atau perlawanan warga negara terhadap negara. 

Perlawan ini ditujukan partai buruh dan KSPI kepada Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja termasuk Wakil Menteri Tenaga Kerja, Menteri Investasi, dan pimpinan perusahaan Sritex.

“Kami akan gugat sebagai tergugat, kita bongkar habis kita bongkar habis apa yang sedang terjadi dengan Sritex. Paling lambat 1 minggu hingga 10 hari kita akan bentuk tim hukum dan memasukan gugatan tersebut,” pungkas Iqbal.