Koperasi Bisa Kelola Tambang Migas, Ini Kata Wamenkop

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, berharap badan usaha koperasi bisa terlibat dalam pengelolaan tambang minyak dan gas (migas). Harapan itu muncul, setelah revisi Undang-Undang Minerba yang membolehkan koperasi mengelola tambang-tambang mineral dan batubara.

"Kami ingin koperasi sebagai badan usaha bisa masuk ke sektor-sektor usaha dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, hingga hilirisasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," kata Wamenkop, saat menjadi Keynote Speech pada acara Rakernas Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo), di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Bahkan, Wamenkop Ferry meyakini akan keluar Peraturan Menteri ESDM yang baru yang akan mengatur koperasi bisa terlibat di pengelolaan sektor migas.

"Kita akan terus koordinasikan hal itu," ujar Wamenkop Ferry.

Menurut Ferry, langkah tersebut merupakan keinginan pemerintah untuk membangun sebuah swasembada energi.

"Ini harus dilakukan secara inklusif berkelanjutan, dan koperasi rasanya pas untuk ikut andil dalam perjuangan mewujudkan swasembada energi," ujar Wamenkop.

Ada Koperasi yang Sukses Kelola Sumur Minyak

Dalam kesempatan itu, Wamenkop, menyebut bahkan sudah ada koperasi yang mampu dan sukses mengelola sumur minyak eks Pertamina di Muara Enim, Sumsel. Saat ini, koperasi di sektor pertambangan dan penggalian berjumlah 500-an unit.

"Diharapkan, dengan pemberian hak kelola tambang ini, akan tumbuh koperasi-koperasi lainnya. Karena, ada belasan ribu sumur-sumur minyak seperti itu yang bisa dikelola koperasi," ujar Ferry.

Selain itu, di atas lahan yang bersifat sertifikat komunal, Wamenkop berharap bisa dijadikan sebagai basis ataupun di daerah-daerah dimana koperasi bisa ikut memproduksi bahan-bahan baku yang bisa disuplai ke PLN dalam bentuk biomassa.

"Target 2025, PLN akan menggunakan energinya 10 persen berasal dari biomassa," kata Wamenkop.

Sementara itu, Wamen ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merumuskan regulasi untuk keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumur-sumur minyak, terutama sumur yang idle well.

"Hal itu nantinya bisa dikolaborasikan dengan koperasi-koperasi yang ada di daerah," kata Wamen ESDM.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Aspebindo Anggawira mengatakan, pihaknya disokong penuh oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian ESDM dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi sesuai program Asta Cita Presiden RI.

"Kami ini asosiasi yang kelasnya UMKM," ucap Anggawira.

Pengamat tambang dan energi, Ferdy Hasiman, menilai bahwa revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru hanya menjadikan UMKM dan koperasi sebagai "label" untuk menutupi kelemahan aturan tersebut tanpa memberikan manfaat nyata bagi industri tambang.

"UMKM dan koperasi hanya dijadikan label untuk menutupi kelemahan undang-undang ini. Tidak ada hal positif dari revisi tersebut karena lebih mengakomodasi kepentingan ormas," ujar Ferdy kepada Liputan6.com, Senin (24/2/2025).

Ia menilai bahwa UU Minerba yang baru tidak memberikan dampak positif bagi sektor tambang. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya regulasi inovatif yang mampu mendorong perkembangan industri tambang secara berkelanjutan.

"Revisi ini seharusnya memberikan manfaat nyata. Namun, menurut kami, undang-undang yang direvisi ini tidak memiliki dampak positif bagi industri tambang," ujarnya.

Dalam hal hilirisasi, banyak perusahaan tambang telah membangun pabrik smelter untuk mengolah hasil tambang seperti tembaga, bauksit, dan nikel.

Namun, Ferdy menyoroti kurangnya kebijakan yang mendukung penyerapan produk olahan di dalam negeri, yang akhirnya mendorong peningkatan ekspor bahan mentah.

"Industri tambang seharusnya mendapatkan regulasi yang inovatif agar mereka dapat berkembang dengan baik," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan industri tambang, termasuk aspek reklamasi pascatambang yang perlu diperjelas dalam UU Minerba.

"Harus ada aturan yang memastikan reklamasi pascatambang menjadi bagian dari undang-undang. Selain itu, bagaimana industri tambang bisa berkontribusi lebih besar, terutama dalam kondisi defisit APBN seperti sekarang," jelasnya.