Bursa di Jerman Layani Penyimpanan Kripto untuk Institusi

Liputan6.com, Jakarta - Deutsche Boerse di Jerman akan menawarkan layanan penyimpanan dan penyelesaian kripto untuk klien institusi mulai April 2025. Dengan demikian Deutsche Boerse menjadi perusahaan terbaru yang menawarkan manajemen penyimpanan bitcoin dan ether.

Demikian disampaikan Deutsche Boerse seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (12/3/2025). Layanan ini bertujuan memungkinkan penyelesaian perdagangan kripto dari berbagai tempat perdagangan dan disimpan di Clearstream, bisnis penyelesaian Deutsche Boerse. Ini menandai perluasan layanan kripto untuk bursa Jerman setelan tahun lalu meluncurkan platform perdagangan kripto untuk investor institusi.

Mulai April, klien akan dapat memakai Clearstream untuk bitcoin dan ether, kripto terbesar, serta Perseroan sedang mempertimbangkan untuk menambah kripto tambahan, berdasarkan permintaan. Anak perusahaan Deutsche Boerse, Crypto Finance akan bertindak sebagai sub-kustodian.

"Menawarkan penyimpanan kripto adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan Clearstream untuk mendigitalkan pasar keuangan,” ujar Head of Issuers Services and New Digital Markets, Jens Hachmeister.

Lembaga keuangan Eropa semakin banyak bergerak di kripto, setelah Uni Eropa memperkenalkan kerangka regulasi penting, regulasi Pasar Aset Kripto (MiCA) pada 2023.

Berita tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg, muncul setelah Crypto Finance memperoleh lisensi MiCA pada Januari.

Manajer kustodian lain yang menawarkan layanan kustodian kripto termasuk Bank of New York Mellon, yang mulai menawarkannya pada 2022, dan State Street, yang memperluas layanan aset digitalnya tahun lalu.

Deutsche Boerse meluncurkan platform teregulasi bagi investor institusi untuk memperdagangkan mata uang kripto pada Maret tahun lalu, sebagai bagian dari entitas terpisah yang telah digabungkan ke dalam anak perusahaan Deutsche Boerse 360T, kata juru bicara Deutsche Boerse.

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS tahun lalu telah meningkatkan harapan akan lebih banyak lembaga keuangan arus utama yang terlibat dalam kripto, dan regulator AS bulan ini mempermudah bank untuk terlibat dalam aktivitas kripto.

Beberapa bank Eropa juga melakukan ekspansi. Bank Spanyol BBVA mengatakan pada Senin kalau mereka telah menerima persetujuan dari regulator sekuritas negara tersebut untuk menawarkan layanan perdagangan bitcoin dan ether di Spanyol.

Bitcoin mengalami kenaikan tajam setelah pemilihan Trump, tetapi sejak itu telah menurun.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Coinbase, pertukaran kripto yang berbasis di Amerika Serikat telah mendaftar ke India’s Financial Intelligence Unit (FIU) untuk menawarkan layanan kripto di India.

Mengutip Yahoo Finance, Selasa (11/3/2025), Coinbase akan meluncurkan layanan ritel pertamanya pada akhir 2025 dan meluncurkan investasi dan produk tambahan. Namun, Coinbase tidak mengungkapkan jadwal yang spesifik.

Coinbase yang masuk ke India terjadi pada saat minat terhadap kelas aset itu melonjak di India. Hal ini seiring banyak anak muda India yang mencoba-coba kripto dan berbondong-bondong ke akademi perdagangan dengan harapan dapat menambah penghasilan rutin.

Sebelum Coinbase, ada sejumlah pertukaran kripto lain yang telah beroperasi di India termasuk CoinDCX, Binance dan KuCoin.

“India mewakili salah satu peluang pasar paling menarik di dunia saat ini, dan kami bangga dapat memperdalam investasi kami di sini dengan mematuhi sepenuhnya peraturan setempat,” ujar Direktur Pelaksana Coinbase untuk Asia Pasifik, John O’Loghlen.

India mengharuskan penyedia layanan aset digital virtual seperti bursa kripto untuk mendaftar ke FIU sebagai entitas pelaporan dan mematuhi kewajiban yang diamanatkan berdasarkan peraturan anti pencucian uang di India.

Meski India mengenakan pajak sebesar 30 persen atas keuntungan perdagangan kripto yang termasuk pajak tertinggi secara global, India belum menguraikan aturan untuk kelas aset itu yang telah lama menjadi sorotan sejak kemenangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pemilihan presiden AS tahun lalu.

Kepada Reuters, seorang pejabat senior menuturkan, India sedang meninjau kembali pendiriannya terhadap kripto karena ada pergeseran peraturan global dan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan AS baru-baru ini.

Sebelumnya, CEO Coinbase Brian Armstrong menghadiri pertemuan puncak kripto pertama di Gedung Putih. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai bagaimana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya mendukung industri kripto.

“Presiden Trump benar-benar memberikan kehidupan kembali pada industri ini selama beberapa tahun terakhir. Kami benar-benar merasa diserang secara tidak sah oleh pemerintahan sebelumnya. Presiden telah mengambil peran kepemimpinan di sini dan memutuskan untuk membawanya kembali ke AS, dan hasilnya sudah positif,” kata Armstrong dikutip dari Yahoo Finance, Sabtu (8/3/2025).

Ia menyoroti, Coinbase (COIN) berencana untuk mempekerjakan seribu orang sebagai respons terhadap kejelasan regulasi.

Sedangkan mengenai volatilitas bitcoin (BTC-USD), ia menyatakan, “Tujuannya bukan untuk membuat Bitcoin menjadi nol volatilitas. Kami ingin harganya naik seiring waktu.”

Selain itu, Armstrong menekankan kebutuhan penting akan dukungan bipartisan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang industri kripto, dengan menyoroti bahwa kolaborasi semacam itu akan membantu menciptakan lingkungan regulasi yang stabil dan mendorong pertumbuhan dan inovasi lebih lanjut.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif terkait Cadangan Strategis Kripto. Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan aset digital di AS.

Kepala Kripto dan AI Gedung Putih, David Sacks menulis dalam sebuah postingan di platform media sosial X bahwa cadangan tersebut akan didanai secara eksklusif dengan Bitcoin yang disita dalam kasus penyitaan pidana dan perdata, memastikan bahwa pembayar pajak tidak menanggung beban keuangan.

Disebutkan juga, Menteri Keuangan Scott Bessent dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick akan mengawasi pengembangan kebijakan Cadangan Strategis Kripto ini, dengan fokus pada strategi akuisisi netral anggaran untuk Bitcoin.

“Beberapa menit yang lalu, Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif untuk membentuk Cadangan Bitcoin Strategis,” tulis Sacks di akun X pribadinya.

Sacks mengatakan, cadangan tersebut akan dikapitalisasi dengan Bitcoin milik pemerintah federal yang disita sebagai bagian dari proses penyitaan aset pidana maupun perdata. Hal ini berarti tidak akan membebani pembayar pajak sepeser pun.