Aksi Mogok Kerja di Jerman Picu 3.400 Penerbangan Dibatalkan, 500.000 Penumpang Terdampak

Liputan6.com, Berlin - Jerman beberapa bulan terakhir menjadi saksi bisu gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh berbagai isu pelik. Mulai dari protes politik yang melibatkan partai-partai besar hingga terkini aksi mogok kerja yang berdampak luas pada sektor penerbangan.

Laporan AFP yang dikutip Kamis (13/3/2025) menyebut aksi mogok kerja terkini pada hari Senin (11/3) membatalkan ribuan penerbangan di Jerman termasuk semua koneksi ke dan dari Berlin. Serikat pekerja sektor jasa menyerukan para pekerja untuk mogok kerja demi upah yang lebih baik.

"Sekitar 3.400 penerbangan terdampak oleh aksi mogok kerja tersebut, yang berdampak pada sekitar 500.000 penumpang," kata asosiasi bandara Jerman ADV.

Di Frankfurt, bandara tersibuk di negara itu, operator Fraport mengatakan tidak ada penumpang yang dapat naik dan bahwa gangguan "hampir pasti" akan memengaruhi perjalanan transit, menurut harian Jerman Bild.

Bandara di Bremen, Cologne, Dortmund, Duesseldorf, Hamburg, Hanover, Leipzig, Munich, dan Stuttgart juga terdampak.

Serikat pekerja Verdi mengatakan pada hari Jumat (7/3) bahwa mereka menyerukan para pekerja sektor publik dan sekitar 23.000 karyawan penyedia layanan penanganan darat untuk mogok kerja guna menyampaikan pesan kepada manajemen.

"Kami menyesalkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh pemogokan ini bagi para penumpang," kata wakil ketua serikat pekerja Christine Behle.

"Namun tanpa tekanan aksi mogok, tidak akan ada kemajuan dalam negosiasi."

Tuntutan serikat pekerja tersebut mencakup kenaikan gaji sebesar delapan persen atau setidaknya 350 euro atau sekitar Rp6,2 juta lebih per bulan, dan bonus yang lebih tinggi untuk kegiatan yang sangat menegangkan.

Serikat pekerja mengatakan bahwa "kami terpaksa melakukan mogok ini karena para pengusaha belum mengajukan penawaran dalam negosiasi perundingan kolektif yang sedang berlangsung untuk pegawai sektor publik, dan tidak menunjukkan keinginan untuk memenuhi tuntutan sah kami."