Ada Rencana Kredit Investasi Rp20 Triliun untuk Industri Padat Karya, Bagaimana Langkah Kementerian UMKM?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana mengalokasikan kredit investasi sebesar Rp20 triliun untuk mendukung UMKM di sektor industri padat karya. Menanggapi hal ini, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengungkapkan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, guna membahas lebih rinci skema penyaluran subsidi tersebut.

"Itu baru dibahas kemarin, jadi saya tunggu. Nanti kita tanya, nanti kita mau koordinasi sama Menko (Airlangga soal skema)," kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Meski masih menanti detail lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa kementeriannya siap menjalankan arahan yang diberikan.

"Tentunya kita sebagai pembantu Presiden ya harus menindaklanjuti arahan tersebut [kredit investasi Rp20 triliun ke industri padat karya UMKM," ujarnya.

Jaga Daya Saing Industri

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengataan dalam rangka menjaga daya saing industri, Pemerintah juga menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi.

Pemerintah menyediakan kredit investasi sebesar Rp20 triliun dengan subsidi bunga 5 persen untuk 8 tahun untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furnitur.

“Selanjutnya tentu kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa ditangani dengan baik. Kita berharap lapangan kerja bisa tercipta dan kita menargetkan sesudah I-EU CEPA ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyampaikan, salah satu perhatian utama Pemerintah adalah sektor tekstil dan produk tekstil yang saat ini menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari USD2 miliar.

"Tadi arahan Pak Presiden untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import, terkait supply chain itu untuk dipermudah dan disederhanakan," kata Airlangga usai Rapat di Istana Merdeka, Rabu (19/3/2025).

Arahan pertama, tentu Pemerintah harus melihat dari keseluruhan supply chain, dan juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang sudah dilakukan.

Kemudian, arahan kedua, Pemeritah merespons terhadap barang yang didumping, melalui tindakan anti-dumping. Hal ini beberapa langkah yang Pemerintah akan lakukan, dan ditambah lagi tentu barang-barang tersebut adalah barang-barang yang kompetitif.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mendorong agar program padat karya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut dilakukan agar berbagai kemudahan perizinan dan fasilitas insentif bisa segera diberikan. Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Pemerintah akan terus melakukan deregulasi dan debirokratisasi, maupun mempermudah perizinan untuk pengembangan termasuk terkait dengan AMDAL serta Pemerintah akan membentuk satgas untuk melakukan percepatan.

"Yang ketiga, di tengah ketidakpastian di geopolitik, tentu pasar kita harus terus dijaga. Dan kalau kita lihat memang pasar terbesar tekstil, produk tekstil ini adalah di EU. Yang besarnya marketnya sekitar hampir ke 30 persen dari demand global. Amerika sekitar 15 persen dan the rest of the world sisanya. Sehingga menjadi penting tadi I-EU CEPA segera bisa diselesaikan," pungkas Menko Airlangga.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 300 triliun pada 2025. Hal ini agar program KUR dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan berdampak besar bagi ekonomi. Selain itu, target KUR ini juga seiring kinerja KUR yang positif pada 2024.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Selasa (24/12/2024).

Pada rapat itu juga mengungkapkan sejumlah capaian program KUR, sekaligus merumuskan kebijakan strategis untuk optimalisasi KUR pada 2025, yang salah satunya mengakomodir penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan penyaluran di sektor produksi mendominasi. Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun, atau 100,10% dari target 2024. 

Angka ini tumbuh sebesar 7,8% (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur.  Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong  pertumbuhan sektor riil dan UMKM.