Situasi Ekonomi Tak Pasti, Profesi Penilai Wajib Adaptif dengan Zaman

Liputan6.com, Jakarta - Profesi penilai ke depan dihadapkan pada tantangan di era kondisi perekonomian global yang tidak pasti. Satu-satunya cara agar dapat bertahan pada era tersebut, penilai harus beradaptasi dengan tantangan zaman agar bisnis valuasi dapat bertahan dan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut terungkap dalam rangkaian acara Indonesia International Valuation Conference (IIVC) di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten pada 23-24 April 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf).

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memaparkan tentang bagaimana menavigasi masa depan penilaian. Pria yang akrab disapa Tommy ini mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini dalam masa ketidakpastian.

Salah satu faktornya, kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap China. Kendati demikian, ia menyebut beberapa sektor dalam negeri masih menunjukkan dinamika yang cenderung menguat.

"Saat ini, pemerintah tengah fokus pada dua hal, yakni investasi pada sumber daya manusia (SDM). Meliputi bidang pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan negara yang meliputi bidang pangan, energi dan perairan," kata Tommy dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).

Menambahkan pernyataan tersebut, Ketua Umum MAPPI Budi Prasodjo mengungkapkan, profesi penilai di Indonesia harus tetap tangkas dan berpikiran maju.

"Terutama saat menghadapi tantangan baru dalam lanskap penilaian, mulai dari kemajuan teknologi yang pesat hingga semakin pentingnya hak kekayaan intelektual, serta tanggung jawab etika dan sosial yang melekat dalam akuisisi tanah," urainya.

Lebih lanjut, ia juga menuntut profesi penilai beradaptasi dengan Revolusi Industri 5.0, yang mengkolaborasikan kecerdasan manusia dengan kecanggihan teknologi.

"Dalam penilaian, penilai dituntut untuk dapat beradaptasi dengan memanfaatkan perangkat digital, analisis data, kecerdasan buatan dan otomatisasi agar tetap relevan di era digital yang berubah dengan cepat," imbuhnya.

Di sisi lain, ia menyoroti perubahan turut terjadi seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan konten digital yang menjadi aset yang vital.

Pergeseran ini lantas mengharuskan para penilai untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aset tak berwujud dan perannya dalam penilaian bisnis dan industri kreatif.

"Penilaian kekayaan intelektual yang tepat tidak hanya membuka peluang pembiayaan baru, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih adil dan transparan terhadap modal untuk bisnis yang inovatif," kata Budi.

Di sisi lain, mantan Menteri Luar Negeri yang juga sebagai Ketua IIVC Komite Asia, Marty Natalegawa menuturkan bahwa penilaian sangat berkontribusi penting dalam merumuskan sejumlah kebijakan, semisal untuk perpajakan.

Selain itu, profesi penilai juga turut berperan pada kebijakan yang dikeluarkan di tingkat kementerian, pengadilan, hingga komisi sekuritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJKk yang peduli dengan ketahanan dan integritas pasar keuangan.

"Sebagai seorang pelayan publik, saya merasa gembira melihat konvergensi antara tujuan kebijakan publik dan tujuan bisnis swasta yang terlibat dalam penilaian. Saya melihat bahwa standar menyediakan kerangka kerja untuk penerapan terbaik teknik-teknik tersebut," jelas Marty.