Buruh: Dari Solo Sampai Jakarta, Jokowi Tak Pernah Pro Buruh

Para buruh benar-benar kecewa dengan langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 2,4 juta. Angka ini jauh dari tuntutan buruh sebesar Rp 3,7 juta.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhamad Rusdi mengaku kebijakan Jokowi ini menunjukkan sikap kepala daerah ini yang tidak pro kepada buruh.

"Jokowi mendukung pengusaha-pengusaha hitam. Lebih pro pengusaha. Kami memang tahu selama ini Jokowi tidak pro buruh, selama di Solo saja upah buruh tidak pernah naik tinggi, meski kami ingin bukti," tegas dia.

Rusdi mengaku tuntutan upah sebesar Rp 3,7 juta karena buruh hanya ingin hidup layak. Angka Rp 2,4 juta masih dinilai kurang mencukupi biaya hidup para buruh terutama di ibu kota seperti Jakarta.

Buruh pun meminta Jokowi memikirkan keputusannya tersebut. Mereka memastikan akan terus menggelar aksi mogok dan demonstrasi sampai tuntutan mereka terpenuhi.

Rencananya, sebanyak 50 ribu buruh mendemo Jokowi mulai pukul 10.00 WIB Jumat ini. Mogok nasional dilanjutkan di beberapa daerah antara lain Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, Semarang, Batam, Medan dan lainnya.

Khusus mogok nasional di DKI Jakarta akan dipusatkan di Balaikota. Selain itu, sebagian massa akan melakukan aksi ke Mabes Polri. (Nur/Igw)