Bangun Kilang Minyak, Pemerintah Makin Agresif Cari Investor

Pasca pembatalan kerja sama pembangunan kilang minyak mentah di Indonesia dengan Kuwait Petroleum Corporation (KPC), kini pemerintah akan lebih agresif menawarkan peluang kerja sama dengan investor lain. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bakal terbang ke Singapura untuk merealisasikan rencana tersebut.

Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo , penawaran tersebut rencananya dilakukan pada pekan depan.

"Kami akan ke Singapura bersama dengan Wakil Menteri Keuangan (Bambang Brodjonegoro) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Mahendra Siregar) untuk melakukan market consultation pada Selasa (11/2/2014)," ungkap Susilo, usai kunjungan Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (9/2/2104).

Singapura, kata dia, dipilih karena merupakan basis perkumpulan para investor dari berbagai penjuru dunia. Hal itu karena sebagian besar kantor investor berada di negeri Singa itu.

"Kami akan undang investor dari seluruh dunia untuk menawarkan pembangunan kilang kapasitas 300 ribu barel per hari sebanyak satu unit," tambahnya.

Pemerintah, lanjut Susilo datang dengan tawaran menarik berupa pemberian insentif serta komitmen dalam penyediaan lahan. Sebab selama ini, lahan menjadi salah satu permintaan dari KPC dalam rencana pembangunan kilang minyak tersebut.

"Pemerintah akan sediakan tanahnya, tapi untuk minyak mentah (crude) dan keuangan (financial-nya) dari mereka (investor)," tutur Susilo.

Sementara terkait nasib Saudi Aramco, perusahaan yang juga tertarik ikut bekerja sama dengan PT Pertamina dalam pembangunan proyek kilang senilai Rp 90 triliun itu, Susilo bilang, peluangnya masih terbuka lebar. "Kalau mau ikut ya silahkan," pungkas dia.

Sebelumnya, pemerintah memastikan batal menggandeng  KPC dalam pembangunan kilang minyak mentah bersama PT Pertamina. Pembatalan ini menyusul penolakan pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif fiskal berlebihan kepada KPC.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, pemerintah dan Pertamina sepakat untuk merealisasikan rencana pembangunan kilang minyak mentah melalui skema kerja sama dengan investor. Dalam hal ini, BUMN minyak dan gas itu bertindak sebagai pemimpin dalam proyek senilai Rp 90 triliun itu.

Rencana pembangunan kilang tersebut rupanya dilirik oleh dua perusahaan besar asal luar negeri, yakni KPC dan Saudi Aramco. Keduanya bakal membantu Pertamina untuk mewujudkan rencana besar tersebut dengan syarat pemberian insentif fiskal oleh pemerintah.

"Tapi setelah melihat permintaan insentif KPC, kami tidak bisa penuhi. Karena mintanya kebanyakan atau berlebihan, tidak sesuai dengan Undang-undang (UU). Makanya kami stop kerja sama dengan KPC," tegas dia.

Seperti diketahui, KPC meminta pembebasan pajak penghasilan (PPh) atau tax holiday selama 30 tahun dan selanjutnya 5%. Padahal, PPh badan lainnya dikenakan 20%. Pemerintah hanya bisa memberikan tax holiday selama 10 tahun.

Selain itu, KPC mendesak pemerintah untuk membebaskan lahan pembangunan minyak. Perusahaan ini juga memasang harga mahal untuk impor minyak mentah meskipun nantinya kilang akan berada di Indonesia. (Fik/Ahm)


Baca juga:

Uang Rp 90 Triliun, Lebih Tepat Bangun Jalan atau Kilang Minyak?

RI Putus Kerja Sama Bangun Kilang dengan Kuwait Petroleum

Cari Investor Kilang, Jero Kirim Tim Khusus ke Luar Negeri