Tonny: PSSI Harus Bersih dari Unsur Partai

Hal itu diungkapkan salah satu Calon Ketua Umum PSSI 2016-2020, Tonny Aprilani.

oleh Luthfie Febrianto diperbarui 04 Okt 2016, 22:10 WIB
Diterbitkan 04 Okt 2016, 22:10 WIB
Tonny Apriliani
Caketum PSSI 2016-2010, Tonny Aprilani (kedua kiri) memaparkan visi misi pada debat terbuka di Hall SCTV Tower, Jakarta, Selasa (4/10). (Liputan6.com / Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Ketua Umum PSSI 2016-2020, Tonny Apriliani meyakini PSSI bisa bersih dari unsur partai. Hanya saja, butuh waktu bagi untuk membuat PSSI netral dari unsur partai.

Anggota Komite Eksekutif ini menyatakan, pemilik suara di 34 Asosiasi Provinsi, termasuk Asosiasi Kota dan Kabupaten PSSI, atau sekitar 540 anggota PSSI hampir 80 persen merupakan pengurus partai. Data itu disampaikan Tonny dalam debat kandidat calon Ketua Umum PSSI periode 2016-2020 di Gedung SCTV Tower.

Dalam acara debat ini tema , persoalan ini sempat dilontarkan salah satu kandidat. Seorang kandidat tersebut mempertanyakan komitmen kandidat lain untuk membersihkan unsur partai jika terpilih jadi anggota PSSI.

Tonny menambahkan, ke depan, PSSI mungkin menerapkan aturan agar pengurus PSSI tidak merangkap jabatan. Bukan cuma pengurus partai, Tonny mengatakan pengurus PSSI juga mungkin tak boleh merangkap jabatan di bidang lain. "Misalnya PNS, walikota, gubernur, ataupun TNI kita gak boleh lagi di situ. Itu realistis," ujar dia.

Lebih lanjut menurut Tonny,  terpenting adalah para petinggi PSSI netral. Mantan Asprov PSSI Jawa Barat ini mencontohkan; Hinca Panjaitan. Selain merangkap pelaksana tugas Ketua Umum PSSI, Hinca Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrat.

"Yang harus bebas dari partai adalah para petinggi. Karena masyarakat itu melihat Hinca, termasuk Presiden Republik Indonesia,  'Wah kok itu Sekjen Partai mimpin (PSSI)' Itu dilontarkan pada PSSI," ujar Tonny.

Pemilihan Ketua Umum PSSI sendiri baru akan berlangsung pada 17 Oktober 2016 dalam Kongres Luar Biasa PSSI. Saat ini proses Kongres terkendala masalah tempat.  PSSI dan Kemenpora sama-sama ngotot soal pemilihan tempat Kongres. PSSI bersikukuh memilih Makassar, sementara Kemenpora mengultimatum PSSI untuk berkongres di Yogyakarta.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya