Ridwan Kamil Sebut Sanksi Persib Berlebihan

Liputan6.com, Bandung - Ridwan Kamil menilai sanksi Komisi Disiplin (Komdis) PSSI kepada Persib Bandung terlalu berlebihan. Sanksi itu diberikan akibat kematian seorang suporter Persija Jakarta, Haringga Sirla, sebelum laga melawan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 23 September 2018.

Seperti diberitakan sebelumnya, Persib disanksi berupa pertandingan home di luar Pulau Jawa (Kalimantan) tanpa penonton sampai akhir musim kompetisi 2018. Tidak hanya itu, pertandingan home Maung Bandung di Bandung juga tanpa penonton sampai setengah musim kompetisi tahun 2019.

"Tapi menurut saya, sanksi yang didapat terlalu berlebihan ya karena pada dasarnya suporternya bermasalah," kata gubernur Jawa Barat tersebut di Gedung Sate Bandung, Rabu (3/10/2018), seperti dikutip dari Antara.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil itu, Persib sudah sepatutnya mendapat sanksi atas peristiwa kematian suporter Persija. Akan tetapi, sanksi itu berlebihan karena sejumlah pemain Persib juga mendapat hukuman berat larangan tiga hingga lima kali pertandingan tidak boleh bermain.

"Dan saya kira itu kurang adil, karena urusan pemain menurut saya sudah ada mekanismenya yaitu wasit. Kalau dia keras kartu kuning, kalau dia ekstrem kartu merah," ucap Kang Emil.

Karena itu, Kang Emil berharap upaya banding yang dilakukan Persib bisa menurunkan berat sanksi Komdis PSSI. "Semoga sanksinya bisa seadil-adilnya, adil itu menempatkan segala sesuatu pada takaran dan tempat. Saya dengar Persib banding," tuturnya.

Dia menuturkan salah satu ketidakadilan lain yang dialami Persib adalah sanksi bermain di Kalimantan selama setengah musim dan tanpa penonton. "Dan itu yang akan dibandingkan, saya kira kita minta keadilan yang wajar saja," pungkasnya.

Manajemen Persib akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan oleh Komdis PSSI. Persib berpendapat semua butir hukuman yang dijatuhkan Komdis kepada mereka tidak menimbang seluruh fakta di lapangan.

Selain itu, manajemen Persib juga menganggap sanksi itu sama sekali tak mencerminkan keadilan dan tidak memberikan solusi atas akar permasalahan yang ada.