Kisruh Kepengurusan, Pengprov Federasi Triathlon Indonesia Tuntut Munas

Liputan6.com, Jakarta Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) menutut agar digelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk menyelesaikan kisruh yang ada di PP FTI. Ini menyusul belum adanya tindakan dari KONI Pusat atas perbaikan kinerja organisasi meski sudah satu tahun menunggu.

Seperti diketahui, sejak awal tahun 2018, para pemegang mandat sudah mencabut mandat dan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia Mark Sungkar, sehingga pada bulan Mei 2018 lalu dilakukannya Munaslub di Taman Mini Indonesia Indah sesuai dengan AD/ART.

Hal tersebut diungkapkan Ripto Susilo, selaku Wakil Ketua Umum Hasil Munaslub.

"Kami sudah mencabut mandat terhadap Mark Sungkar sekaligus menyampaikan mosi tidak percaya hingga menggelar Munaslub pada Mei 2018 lalu. Namun apa yang kami upayakan untuk perbaikan kinerja organisasi, ternyata tidak direkomendasikan oleh KONI Pusat," kata Ripto seperti keterangan tertulis yang diterima media.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat No. 56 tahun 2018 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia masa bakti 2015-2019, kepengurusan berakhir pada bulan April 2019.

Kemudian KONI Pusat mengeluarkan surat tertanggal 18 Januari 2019 No. 16/ORG/I/19 Perihal Pelaksanaan Munas, dimana PP FTI harus melaksanakan Munas sesuai dengan AD/ART, guna memilih Ketua Umum dan menyusun Kepengurusan PP FTI masa bakti 2019-2023.

Dari situlah, tambah Ripto, harapan Pengprov muncul kembali untuk perbaikan kinerja organisasi yang selama ini dinilai "one man show" Mark Sungkar. "Kesempatan itulah digunakan Pengurus Provinsi untuk mendesak kembali Pengurus Pusat dan KONI Pusat untuk melaksanakan Musyawarah Nasional dengan surat resmi masing-masing Pengprov yang ada," katanya.

.

Namun ternyata tindak lanjut PP FTI dan KONI tidak sesuai harapan. Kedua pihak tidak merespon tuntutan pelaksanaan Munas dari sebagian besar pengprov tersebut.

"Muncul surat PP FTI tertanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangan Mark Sungkar yang isinya usulan kepada KONI Pusat tentang perpanjangan kepengurusan, pengunduran pelaksanaan Munas dan reshufle dengan alasan situasi politik dan kondisi obyektif kepengurusan," ujarnya.

Menanggapi hal-hal tersebut, Ripto menegaskan, pihak pendukung Munaslub 2018 menyatakan kekecewaan terhadap kinerja organisasi Pengurus Pusat serta mendesak KONI Pusat untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna perbaikan kinerja organisasi.

"Karena ini sangat berpengaruh terhadap pembinaan athlet triathlon. Bukti yang sudah kami terima adalah tidak diikutsertakannya Cabang Olahraga Triathlon di event SEA Games mendatang," ujarnya.

"Hal tersebut bukan tanpa pertimbangan, kami sudah melakukan komunikasi dengan para Pengprov, bahwa alasan pertama yang disampaikan tentang situasi politik sangat kami sayangkan, karena FTI tidak terkait dengan hiruk pikuk perpolitikan dan tidak saling mempengaruhi tentang dinamika politik di tanah air," ucapnya.

"Alasan kedua tentang kondisi obyektif kepengurusan membuktikan bahwa kondisi organisasi itu mengalami krisis kepercayaan, maka usulan perpanjangan menjadi sangat tidak relevan. Di samping kinerja organisasi PP selama ini tidak berjalan optimal sesuai dengan etika organisasi secara benar."

Oleh karena itu, Ripto melanjutkan, pihaknya mendesak kepada KONI untuk menolak permohonan Mark Sungkar tersebut dan segera mengambl langkah efektif untuk melaksanakan Munas sesuai ketentuan.

"Kami dari pengprov tetap akan melakukan upaya-upaya baik komunikasi maupun administratif secara sinergis guna perbaikan kinerja organisasi sehingga ke depan pembinaan dan pengembangan triathlon di Indonesia lebih baik,"ujarnya