Kenapa Ketua Umum PSSI Tidak Mundur Meski Didesak? Iwan Bule: Itu Tindakan Pengecut

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, menolak mundur setelah tragedi Kanjuruhan. Menurut pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, langkah tersebut tidak tepat dilakukan oleh pimpinan organisasi.  

"Setelah kejadian, saya bisa saja pergi. Tapi organisasi besar ini (PSSI) masak mau ditinggal begitu saja. Berarti saya ini pecundang, tidak tanggung jawab," kata Iriawan di SCTV Tower, Selasa (1/11/2022).  

Iriawan menambahkan, dia sama sekali tidak berniat mempertahankan jabatannya. Langkahnya tetap memimpin PSSI setelah kericuhan di Stadion Kanjuruhan itu semata-mata demi menjalankan amanah. 

"Jangankan jabatan, nyawa pun kalau diminta yang Maha Kuasa akan saya berikan. Apalagi kalau cuma jabatan ketua umum PSSI. Saya hanya ingin mengantarkan suksesi ini sesuai aturan. Makanya saya menyikapinya sesuai arahan FIFA dengan membentuk taks force untuk membenahi tata kelola sepak bola."

Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tragedi Kanjuruhan, Iriawan mengaku terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk FIFA, AFC, dan pemerintah dalam membenahi sepak bola Indonesia. PSSI juga telah mempercepat agenda Kongres Luar Biasa (KLB) untuk membentuk kepengurusan baru. 

"Saya tidak mau meninggalkan organisasi ini dengan saya pulang begitu saja. Saya bisa saja melakukan itu, tapi itu tindakan yang tidak gentleman. Itu tindakan pengecut," beber Iwan Bule menambahkan. 

Desakan mundur terhadap Iwan Bule datang bertubi-tubi setelah tragedi Kanjuruhan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dalam satu satu poin rekomendasinya juga meminta hal yang sama.  

Mahfud MD yang sebelumnya menjabat sebagai ketua TGIPF kembali mengingatkan kalau keputusan mundur Iwan Bule merupakan bentuk pertanggung jawaban atas tragedi Kanjuruhan. Meski demikian, Mahfud menilai, langkah tersebut bisa saja dilakukan lewat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. 

"Kalau punya tanggung jawab moral ya berhenti mundur. Mundur itu, caranya bisa saya menyatakan berhenti boleh, KLB boleh," kata Mahfud ditemui di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (1/11).

Mahfud menyebut, rencana PSSI untuk melakukan KLB sudah sesuai dengan rekomendasi TGPIF. Pada kesempatan yang sama,  dia juga menegaskan, pemerintah tidak ikut campur soal KLB tersebut.

"Kan mereka sudah mau mundur melalui muktamar melalui KLB, kan mereka katakan gitu sudah. Kan itu rekomendasinya, kalau kita mecat enggak bisa," ucapnya. Mahfud juga mengklaim, saat ini rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan sudah berjalan. Mulai dari transformasi sepak bola hingga proses pidananya.

Seperti diketahui, percepatan KLB PSSI diambil melalui rapat  rapat komite eksekutif darurat Jumat (28/10). Langkah ini diambil demi menyelamatkan kompetisi sepak bola yang saat ini terhenti. 

Seharusnya, pengajuan KLB hanya boleh dilakukan oleh 2/3 anggota pemilik suara. Namun menurut Iwan Bule, keputusan yang didukung oleh 50 persen anggota Exco juga bisa merekomendasikan KLB PSSI. 

Menurut Iwan Bule, langkah mempercepat KLB dilakukan untuk menghindari perpecahan di kalangan anggota meski usulan resmi sebenarnya baru dikirimkan oleh dua klub pemilik suara. Langkah ini juga diambil demi menyelamatkan ekosistem sepak bola yang saat ini terhenti akibat tragedi Kanjuruhan. 

“Kita tahu baru dua klub yang mengajukan KLB, di mana menurut aturan itu belum memenuhi kuorum, tetapi kita tidak ingin (masalah) itu berlarut-larut, voter bersilang pendapat. Saya takut ada gesekan psikologis atau fisik, maka kita memutuskan untuk KLB," beber Mochamad Iriawan menambahkan.

"Contohnya, kantor Asprov disegel trus ada pro dan kontra lalu menimbulkan gesekan. Saya tidak mau nanti ada korban. Jadi dengan KLB ini mudah-mudahan jadi tidak gaduh lagi. Sekarang kita tunggu, mekanismenya sesuai statuta. Sesuai dengan surat yang kita kirim ke FIFA," kata Iriawan.

PSSI juga telah menyampaikan rencana percepatan KLB kepada FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia. Surat dikirim pada 31 Oktober 2022 lalu. Dalam surat tersebut, PSSI menyampaikan kalau KLB rencananya akan berlangsung pada 18 Maret 2023. Sebelumnya PSSI akan lebih dulu membentuk Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) untuk menjaring kadidat yang ingin maju. 

Padatnya agenda PSSI dalam mempersiapkan KLB tahun depan memunculkan pertanyaan soal aktivitas Timnas Indonesia. Apalagi, Skuad Garuda akan mengikuti ajang Piala AFF 2022 yang dijadwalkan berlangsung mulai Desember 2022 hingga Januari 2023. 

Namun Iriawan menegaskan bahwa seluruh program Timnas Indonesia tidak bakal terganggu oleh KLB. Jadwal pertandingan dan pelatihan Skuad Garuda pun dipastikan tetap berjalan sesuai rencana.

“(Kegiatan Timnas Indonesia) tetap jalan, itu kan program, ya. Sudah disusun programnya, kalendernya sudah ada, pertandingannya, pelatihannya, saya pikir itu tetap jalan,” katanya.