Masyarakat Didorong Lebih Kritis Demi Hindari Hoaks Selama Pilkada 2024

Annisa Alfath dari Perludem mengimbau, masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi selama Pilkada 2024. Ia menekankan pentingnya menghindari berita hoaks dan peran pemerintah dalam menyediakan akses informasi yang luas.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 03 Okt 2024, 15:05 WIB
Diterbitkan 03 Okt 2024, 10:00 WIB
Bawaslu RI Ajak Masyarakat Awasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath mengajak, masyarakat untuk meningkatkan daya kritis ketika menerima sebuah berita selama masa Pilkada 2024. Menurutnya, masyarakat harus lebih waspada terhadap berita-berita yang memiliki judul klik bait dan selalu memeriksa informasi ke sumber berita yang terpercaya.

"Dalam menghadapi berita, masyarakat sebaiknya tidak mudah percaya begitu saja. Penting untuk memeriksa keaslian informasi melalui situs berita yang kredibel," ujar Annisa dilansir dari Antara, Kamis (3/10/2024).

Annisa menekankan bahwa daya kritis ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam isu-isu lokal pilkada yang sarat dengan identitas dan SARA. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya di media sosial.

Menurut Annisa, penyebaran informasi yang tidak akurat akan menyulitkan pemerintah dan lembaga terkait dalam menangkal isu hoaks seputar pilkada.

"Masyarakat, khususnya kalangan muda, dapat berperan aktif dalam edukasi politik selama pilkada, terutama di daerah yang isunya lebih bersifat lokal," tambah Annisa.

Annisa yakin bahwa pendekatan edukasi politik yang dilakukan oleh anak muda akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat luas. Meski demikian, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membantu masyarakat terhindar dari berita hoaks.

"Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah adalah dengan membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa data yang dibutuhkan publik mudah diakses. Jangan sampai informasi yang seharusnya terbuka justru sulit dijangkau," ucap Annisa.

 

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya