Menjaga Ruang Digital dari Hoaks dan Disinformasi Demi Wujudkan Pilkada Damai 2024

Kemenkomdigi berkomitmen mendukung Pilkada serentak 2024 dengan mengamankan ruang digital dari ancaman misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 06 Nov 2024, 13:00 WIB
Diterbitkan 06 Nov 2024, 13:00 WIB
Bawaslu RI Ajak Masyarakat Awasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyatakan, dukungannya terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 dengan berbagai upaya strategis, salah satunya adalah pengamanan ruang digital dari ancaman misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 5 November 2024.

"Kami berupaya menjaga keamanan ruang digital dan menangani konten negatif seperti misinformasi, hoaks, serta ujaran kebencian selama Pilkada," ungkap Meutya dilansir dari Antara, Rabu (11/6/2024).

Sebagai langkah konkret, Kemenkomdigi melakukan patroli siber secara intensif untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran. Selain itu, pengawasan komunikasi publik selama kampanye juga akan diperketat dengan memantau sentimen media, terutama di provinsi-provinsi dengan suhu politik yang diprediksi cukup tinggi.

"Kami melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta memastikan setiap pemilih mendapatkan informasi yang memadai," tambah Meutya.

Kemenkomdigi juga mempersiapkan sosialisasi Pilkada damai melalui SMS blast dan publikasi di media digital, dengan pesan yang mendorong terciptanya suasana damai selama proses Pilkada. Selain itu, Kemenkomdigi akan memantau dan mengendalikan spektrum frekuensi radio agar layanan telekomunikasi tetap lancar selama Pilkada berlangsung.

"Termasuk koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri sebagai langkah mitigasi gangguan terhadap frekuensi pengamanan yang digunakan," jelas Meutya.

Lebih jauh, Kemenkomdigi juga akan berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan kelancaran distribusi logistik Pilkada. Persiapan ini mencakup penyediaan gudang pengangkutan dengan sistem pelacakan yang terhubung ke sistem KPU, platform pengiriman logistik Pemilu, hingga dashboard yang dapat menyajikan data untuk memantau distribusi logistik Pemilu.

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya