Jangan Sampai Jadi Korban, Ini Modus Penipuan Mencatut DJP yang Perlu Diwaspadai

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau (Kepri) mengimbau, masyarakat mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Modus penipuan tersebut kerap ditemukan di sejumlah platform media sosial.

oleh Hanz Jimenez Salim Diperbarui 16 Feb 2025, 20:00 WIB
Diterbitkan 16 Feb 2025, 20:00 WIB
Awas Penipuan Mengatasnamakan Dirjen Pajak Via Email, Ini Modusnya!
Modus penipuan mengatasnamakan Ditjen Pajak (via:Twitter.com/DitjenpajakRI)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kepulauan Riau (Kepri) mengimbau, masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Modus penipuan tersebut kerap ditemukan di sejumlah platform media sosial.

"Kami menerima laporan bahwa ada modus penipuan yang berkaitan dengan pemadanan NIK dan NPWP. Pelaku menyebarkan tautan palsu yang meminta wajib pajak memasukkan data mereka. Padahal, pemadanan NIK dan NPWP hanya dilakukan melalui situs resmi DJP, yaitu DJPOnline.pajak.go.id," ujar Kepala Kanwil DJP Kepri, Imanul Hakim dilansir dari Antara, Minggu (16/2/2025).

Imanul Hakim mengatakan, masyarakat harus berhati-hati terhadap situs yang menggunakan domain mencurigakan seperti pajak.go.cc. Ia menegaskan, situs resmi DJP menggunakan domain go.id. Selain itu, DJP Kepri juga mencatat adanya upaya penipuan dengan modus pengiriman surat palsu yang mengatasnamakan DJP.

"Pelaku mengikuti perkembangan kebijakan pajak dan meniru format surat DJP, seperti surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). Mereka mengirimkan surat ke wajib pajak dan meminta klarifikasi data. Setelah itu, mereka mengarahkan korban untuk menghubungi nomor tertentu yang kemudian meminta transfer dana atau akses ke rekening," ucap Imanul Hakim.

Menurut Imanul, modus penipuan lain yang ditemukan yaitu penggunakan file APK. Pelaku mengirimkan file APK dan meminta korbannya menginstalnya. Ternyata, file tersebut dapat mencuri data pribadi korban, termasuk NIK, NPWP, nomor telepon, dan bahkan akses ke rekening bank.

"Kami sudah menyebarkan peringatan di media sosial mengenai maraknya modus penipuan ini. Jika ada masyarakat yang menerima surat mencurigakan, mereka bisa menghubungi layanan resmi DJP," kata Imanul.

Untuk menghindari modus penipuan tersebut, DJP Kepri juga mengimbau, masyarakat untuk menghubungi layanan konfirmasi dan pengaduan resmi di Kring Pajak 1500 200 dan chat resmi DJP di situs pajak.go.id.

"Masyarakat dapat menghubungi layanan tersebut untuk memastikan apakah surat atau pesan yang mereka terima benar berasal dari DJP atau tidak," tutup Imanul.

 

Ikuti Kuis Cek Fakta Liputan6.com di Aplikasi Youniverse dan menangkan saldo e-money jutaan rupiah.

Caranya mudah:

* Gabung ke Room Cek Fakta di aplikasi Youniverse

* Scroll tab ke samping, klik tab “Campaign”

* Klik Campaign “Kuis Cek Fakta”

* Klik “Check It Out” untuk mengikuti kuisnya

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya