APJATEL Dukung Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Selaras dengan program pemerintah yakni program Digitalisasi UMKM Indonesia, Asosasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) turut mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hal ini tercermin dalam tema Halal Bihalal APJATEL 2023 yang menjadi momen untuk saling bermaafan dan kembali mempertegas misi dan komitmen APJATEL dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. 

Tak kalah penting, perlunya pembahasan terhadap regulasi-regulasi daerah agar percepatan transformasi digital dengan konektivitas lebih terukur. Hal ini dikarenakan, masih adanya beberapa tantangan dalam percepatan cakupan fiber optik di Indonesia. Saat ini saja, tercatat baru 30% wilayah di Indonesia yang telah tercakup oleh jaringan fiber optik.

Menurut Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Swandy, ada beberapa tantangan dalam percepatan cakupan fiber optik di Indonesia. Misalnya saja, sejumlah wilayah yang masih membebankan biaya sewa jaringan.

"Ini bakal berdampak pada peningkatan belanja modal dan biaya operasional. Terlebih, biayanya mulai dari Rp 5.000 per meter hingga Rp 15.000 per meter. Padahal harusnya sektor telekomunikasi sudah tidak dibebankan biaya sewa jaringan," ujar dia ditemui di Halal Bihalal APJATEL, di Jakarta, pada Rabu (10/5).

Menurut dia, ini akan menjadi motivasi bagi APJATEL untuk terus melakukan langkah percepatan perluasan jaringan di lebih banyak wilayah di Indonesia.

"Harapannya, ini dapat mengakselerasi pertumbuhan UMKM di berbagai wilayah sehingga seluruh UMKM dapat memiliki peluang dan kesempatan yang merata untuk tumbuh dan berkembang," tambah dia.

Sebagai salah satu faktor utama penggerak ekonomi Indonesia, pertumbuhan UMKM yang signifikan menjadi kunci penting. Di era digital seperti saat ini, program digitalisasi UMKM menjadi fokus utama karena hal itu akan memudahkan perusahaan-perusahaan start up, kecil, dan menengah di Indonesia untuk tumbuh semakin kompetitif serta mampu bersaing di pasar global yang semakin ketat. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) memberikan sanksi kepada perusahaan operator jaringan utilitas di Ibu Kota yang bandel.

Hal ini disampaikan Heru kepada Ketua Apjatel Jabodetabek Anton Febrian Belnis saat meninjau langsung penataan kabel utilitas di sejumlah jalanan Jakarta. Menurut Heru Apjatel harus menindak tegas para operator yang tak kunjung merapikan kabel semerawut yang menumpuk di sejumlah jalanan di Jakarta itu.

"Bapak omelin saja yang enggak beres, bapak yang ngomelin bukan saya, saya kan enggak berani ngomelin, saya rakyat kecil. Jadi nanti kita bikin grup yang enggak beres PT ini, jalan ini bapak yang ngomelin," kata Heru Budi di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2023).

"Misalnya PT X nih enggak beres, PT A mau bikin izin, PT A tidak akan bisa. Kami tidak bisa kasih izin PT X belum beresin, kamu ngomelin PT X di grup itu, bukan saya yang ngomelin kita," sambungnya.

Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyampaikan bahwa Heru ingin perusahaan operator jaringan utilitas mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada untuk dijadikan acuan penataan kabel di bawah tanah.

"Tadi memang kita sengaja dikumpulkan Pak Pj Gubernur, Pak Asisten, saya, dari PTSP, baik dari Apjatel, maupun teman-teman dari PLN maupun Telkom kaitannya meninjau pekerjaan yang sudah sesuai SOP maupun yang belum," kata Hari di Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut Hari masih banyak perusahaan yang tak kunjung menyelesaikan pekerjaan galian untuk menata kabel di dalam tanah. Terlebih, pekerjaan yang diselesaikan itu menyumbang persoalan baru yakni kemacetan.

"Tentunya Pak Pj Gubernur sendiri menyampaikan bahwasanya pekerjaan galian ini menyumbang sebagian kemacetan di Jakarta. Tentunya ini harus kita benahi," ungkapnya.