Menteri Ekonomi Inggris Bahas Akses Perusahaan Kripto ke Bank

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ekonomi Inggris Bim Afolami bersedia untuk berbicara di hadapan lembaga di United Kingdom (UK) yang menyediakan forum bagi anggota parlemen, regulator, Pemerintah, dan industri untuk membahas tantangan dan peluang terkait sektor kripto dan untuk mengeksplorasi kebutuhan regulasi sektor ini di masa depan (Crypto and Digital Assets All-Party Parliamentary Group).

Melansir Cointelegraph, Rabu (20/12/2023), Jeremy Hunt, yang menjabat sebagai kanselir keuangan Inggris, mengatakan Menteri Ekonomi Bim Afolami akan dengan senang hati bertemu dan membahas masalah terkait aset digital di negara tersebut.

Dalam sesi House of Commons Inggris pada 19 Desember, Hunt menjawab pertanyaan dari Anggota Parlemen pro-kripto Lisa Cameron, yang menanyakan apakah menteri keuangan bersedia bertemu untuk membahas akses perusahaan kripto berlisensi ke perbankan. Hunt mengatakan Afolami akan bersedia untuk berbicara dengan lembaga maupun kelompok tersebut.

“Inggris, dan London khususnya, telah menjadi pusat kripto global, namun untuk memastikan bahwa pasar benar-benar dapat berkembang sesuai keinginan dengan cara yang bertanggung jawab kita perlu mengaturnya, itulah sebabnya kami telah memperkenalkan peraturan untuk stablecoin, untuk promosi layanan kripto,” kata Hunt, dikutip dari Cointelegraph, Rabu (20/12/2023).

Afolami bergabung dengan pemerintah Inggris sebagai Menteri Ekonomi pada November. Jabatan tersebut membuat dia bertanggung jawab atas banyak kebijakan yang mempengaruhi adopsi aset digital dan mata uang digital bank sentral di negara tersebut. Sebelum pengangkatannya, ia bertemu dengan perwakilan pertukaran mata uang kripto Coinbase pada 2022 untuk membahas lingkungan peraturan untuk aset digital.

Pejabat di pemerintahan Inggris telah membuat undang-undang untuk mengatur stablecoin, memberikan pihak berwenang kekuasaan untuk menghentikan penggunaan kripto untuk transaksi terlarang dan membangun kotak pasir sekuritas digital untuk perusahaan kripto.

Sementara itu, Perdana Menteri Rishi Sunak juga berencana menjadikan Inggris sebagai pusat teknologi kecerdasan buatan, dengan menginvestasikan sekitar USD 130 juta dalam chip komputer.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya,menurut publikasi resmi yang dirilis pada 18 Desember 2023, Inggris telah memperkenalkan peraturan baru yang akan memberikan aturan bagi pengawas keuangan negara tersebut untuk mengawasi ruang digital untuk sekuritas yang diberi token. 

Peraturan yang dimaksud akan berlaku pada Digital Securities Sandbox (DSS) Inggris dan mulai berlaku pada 8 Januari 2024. Proses ini merupakan bagian dari Undang-Undang Layanan dan Pasar Keuangan (FSMA) pemerintah Inggris 2023. 

 Peraturan baru ini menyoroti pembatasan umum mengenai apa yang dapat dilakukan di ruang digital dan peserta mana yang berhak untuk mengambil bagian dalam proses ini.

Ruang digital yang disiapkan untuk proses ini akan memungkinkan regulator hukum dan perusahaan untuk menguji solusi, termasuk teknologi buku besar terdistribusi dan tokenisasi sekuritas. 

Departemen Keuangan Inggris telah mengumumkan bahwa peraturan baru untuk proses tersebut akan diawasi bersama oleh Bank of England dan Financial Conduct Authority (FCA). 

“Bank Dunia dan FCA harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk bekerja sama satu sama lain sehubungan dengan pengoperasian dan pengawasan DSS,” kata pengumuman FCA, dikutip dari Coinmarketcap, Selasa (19/12/2023).

Perkembangan ini mengikuti pengumuman anggaran November Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt yang menguraikan inisiatif pemerintah baru untuk memfasilitasi perluasan sektor aset kripto di Inggris.

Pada November, Hunt mengumumkan pemerintah Inggris berencana menerapkan Digital Securities Sandbox untuk memfasilitasi adopsi aset kripto di pasar keuangan.

“Pemerintah akan menyiapkan instrumen hukum untuk implementasi Digital Securities Sandbox dan akan mengumumkan Reformasi Edinburgh untuk implementasi Financial Market Infrastructure Sandbox pada 2023,” kata Hunt.

Mengikuti Amerika Serikat, Inggris terus menonjol dengan peraturan hukum yang ditujukan untuk pasar kripto. Namun, kriteria ketat yang ditetapkan untuk perusahaan kripto dalam prosesnya menyebabkan banyak perusahaan menghentikan operasinya di negara-negara tersebut.