Adopsi Aset Kripto di Asia Tenggara Tercepat di Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Dalam beberapa tahun terakhir, adopsi kripto telah berkembang pesat di seluruh dunia, memicu minat jutaan orang, termasuk di Asia Tenggara. Asia Tenggara (ASEAN) dianggap sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan global tercepat dalam adopsi mata uang kripto. 

Pendekatan liberal terhadap pasar kripto, pertumbuhan infrastruktur digital, dan kurangnya lembaga perbankan formal telah menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu lahan paling subur untuk adopsi kripto.

Menurut data yang disediakan oleh Statista, pasar mata uang kripto di Asia Tenggara akan mencapai USD 1.787 juta atau setara Rp 27,5 triliun (asumsi kurs Rp 16.231 per dolar AS) pada 2024, dengan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 8,75% selama empat tahun ke depan.

Laporan terbaru dari perusahaan Chainalysis menyatakan Thailand, Filipina, dan Vietnam memimpin adopsi cryptocurrency di kawasan ini dan dunia.

Pendiri Meta Pool, Claudio Cossio menyatakan di Asia aktivitas staking token sedang dalam tahap awal adopsi, dimana ini merupakan solusi yang sangat sederhana untuk memperoleh imbalan dengan mengamankan protokol blockchain yang menggunakan konsensus bukti kepemilikan. 

“Kita akan melihat peningkatan besar-besaran dalam 3 tahun ke depan, dengan solusi Lapisan 2 yang berfokus pada kawasan Asia Tenggara,” kata Cossio dikutip dari Coinmarketcap, Sabtu (20/4/2024). 

 

Ada beberapa faktor utama di balik adopsi kripto di Asia Tenggara di antaranya adalah teknologi inovasi dan inklusi keuangan. 

Negara dengan Pendekatan Positif

Negara-negara seperti Singapura dan Thailand telah maju dengan pendekatan positif dalam hal pengembangan teknologi seperti teknologi blockchain, memfasilitasi pengembangan berbagai proyek mata uang kripto, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk inovasi teknologi.

Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki tingkat eksklusi finansial yang tinggi, dimana banyak orang tidak memiliki akses terhadap hal-hal mendasar seperti rekening bank. 

Berdasarkan laporan di Forum Ekonomi Dunia, setiap enam dari 10 masyarakat Asia Tenggara tidak memiliki akses terhadap bank atau masih kekurangan layanan perbankan pada akhir 2022. 

Selain itu, kurangnya akses terhadap lembaga perbankan formal telah mengakibatkan lebih dari 60% perusahaan Mikro yang disurvei , Usaha Kecil Menengah (UMKM) tidak mampu mendapatkan pinjaman.

Cryptocurrency telah memainkan peran mendasar dalam memerangi kurangnya inklusi keuangan di kawasan ini, membantu jutaan orang mengakses pasar keuangan baru.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, data terbaru dari Arkham Intelligence mengungkapkan beberapa pemerintah negara yang memegang kripto terbanyak di dunia. Data terbaru ini dibagikan Arkham melalui media sosial X.

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (18/4/2024), Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman termasuk di antara negara-negara teratas yang memegang mata uang kripto di tingkat pemerintah. 

Data perusahaan analitik menunjukkan pemerintah AS sebagai pemegang kripto teratas, memiliki simpanan melebihi 212.847 Bitcoin di samping beberapa mata uang kripto lainnya, termasuk ether (ETH). 

Di belakangnya adalah pemerintah Inggris dengan 61.245 BTC dan pemerintah Jerman dengan 49.859 BTC. Sementara itu, data Arkham menunjukkan 5.719 BTC untuk El Salvador.

Meskipun aktivitas kripto pemerintah AS baru-baru ini terjadi awal bulan ini, BTC pemerintah AS belum bergerak sejak Juli 2021 dan transaksi terakhir di Jerman terjadi pada Januari tahun ini, menurut data Arkham. 

El Salvador menonjol dengan strategi pembelian berkelanjutan, menambahkan satu BTC ke kas negara setiap hari. Presiden Salvador Nayib Bukele mengkonfirmasi pada bulan Maret negaranya akan terus membeli satu bitcoin setiap hari sampai BTC “menjadi tidak terjangkau” dengan mata uang fiat. 

El Salvador telah membeli dan menghasilkan BTC sejak negara tersebut mengadopsi mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah pada September 2021.

Dasbor Arkham Intelligence saat ini berfokus pada kelompok pemerintahan tertentu, dan kepemilikan Tiongkok belum tercermin. Namun, menurut Departemen Keuangan Bitcoin, Tiongkok mungkin memiliki sekitar 190 ribu BTC.