Liputan6.com, Jakarta - India kemungkinan tidak akan mengubah kebijakan kontroversial memangkas pajak atau tax deducted at source (TDS) pada transaksi kripto. Hal itu setelah Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengungkapkan anggaran pada 2024-2025.
Mengutip Yahoo Finance, ditulis Rabu (24/7/2024), anggaran itu merupakan yang pertama sejak Perdana Menteri India Narendra Modi terpilih untuk masa jabatan ketiga berturut-turut. Yang berbeda kali ini Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang dipimpin Narendra Modi secara tak terduga gagal memperoleh suara mayoritas sehingga perlu membentuk pemerintahan koaliasi.
Baca Juga
Anggaran itu kemungkinan besar mempertimbangkan mitra aliansinya yang telah meminta lebih dari USD 15 miliar selama beberapa tahun ke depan. Di industri kripto, TDS merupakan isu yang menonjol.
Advertisement
The Bharat Web Association (BWA) telah meminta pajak dipangkas menjadi 0,01 persen dari 1 persen sejak diumumkan dua tahun lalu. Badan industri ini telah menyajikan data dari berbagai sumber termasuk studi lembaga think tank yang memberikan bukti yang mendukung pengurangan tersebut. Argumen lainnya adalah penurunan suku bunga akan mempertahankan lebih banyak transaksi di dalam negeri sehingga menghasilkan pendapatan lebih tinggi bagi pemerintah.
"Saya tidak memperkirakan 1 persen TDS akan dikurangi dalam waktu dekat, meskipun hal itu diperlukan. Nilai tukar saat ini menyebabkan pelarian modal ke pertukaran internasional dan DEX, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi pemerintah,” ujar Pendiri platform KoinX, Punit Argawal.
Tuntutan lainnya termasuk menetapkan pajak progresif atas keuntungan, bukan tarif tetap sebesar 30%, dan membiarkan kerugian mengimbangi keuntungan. Mereka juga mendorong peraturan multi-lembaga.
Meskipun hasil pemilu mengejutkan yang memperkenalkan kebutuhan untuk memuaskan mitra koalisi dan peretasan bursa kripto WazirX senilai USD 230 juta minggu lalu, yang mungkin telah mendorong kripto ke dalam daftar prioritas, pejabat BWA mengatakan mereka berharap setidaknya satu dari tiga permintaan akan diterima.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Asosiasi Cari Arahan Aturan
BWA juga sedang mencari “arahan dalam hal regulasi.” Hal ini seiring India tidak memiliki peraturan kripto yang komprehensif, meskipun pejabat senior Kementerian Keuangan mengatakan bermaksud untuk mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen.
Apa yang memberi mereka harapan adalah asosiasi tersebut diundang untuk melakukan pembicaraan dengan kementerian sebagai bagian dari konsultasi pra-anggaran, tidak seperti pada 2023 sebelum anggaran sementara pada Februari. Namun, pejabat kementerian "tidak memberikan masukan atau komentar apa pun kepada kami," kata Anggota Asosiasi Bharat Web3 R Venkat, yang menghadiri pertemuan tersebut.
Kementerian Keuangan menolak berkomentar.
“TDS yang tinggi mungkin telah mendorong investor ritel ke bursa luar negeri, namun fokus pemerintah pada peraturan yang ketat menunjukkan bahwa penurunan suku bunga tidak mungkin terjadi,” kata Supreme Court Crypto Tax Counsel Rajat Mittal.
“Kebutuhan akan pengawasan yang kuat di bidang aset digital dipandang lebih penting daripada mengurangi kekhawatiran industri,” ia menambahkan.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Advertisement
Kena Retas Rp 3,7 Triliun, Bursa Kripto India Terkatung-katung
Sebelumnya, bursa kripto terbesar di India, WazirX mengajukan aduan ke polisi setelah mengalami peretasan senilai USD 230 juta, atau setara Rp 3,726 triliun (kurs Rp 16.200 per dolar AS).
Perusahaan juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Tanggap Darurat Komputer India (CERT). Dugaannya, perusahaan mencari bantuan dari lembaga utama India guna merespons insiden keamanan terkait komputer ini.
Perkembangan ini terjadi setelah terjadi penarikan dana keluar hingga USD 230 juta karena pelanggaran keamanan yang mempengaruhi salah satu wallet-nya.
WazirX mengatakan, banyak bursa kripto bekerjasama dengan pihaknya untuk melacak dana yang dicuri, memulihkan aset nasabah, hingga melakukan analisis lebih dalam terhadap serangan digital itu.
"Perusahaan juga berkolaborasi dengan pakar forensik dan lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku," kata WazirX dikutip dari laman CoinDesk.
Adapun di India, usai pengaduan diajukan, laporan informasi pertama (FIR) disiapkan oleh polisi jika investigasi resmi memang diwajibkan. Keterlibatan polisi ini bisa berarti pengawasan lebih lanjut terhadap pembukuan, sistem operasi hingga standar keamanan milik WazirX.
Dalam masalah ini, Kementerian Keuangan India menolak berkomentar lantaran mata uang kripto tidak diatur tanpa adanya undang-undang yang disahkan pihak parlemen.
Sektor ini berada di luar jangkauan hampir semua otoritas, kecuali beberapa seperti Unit Intelijen Keuangan (FIU) di bawah Kementerian Keuangan India.
Namun, mengingat kasus WazirX merupakan pelanggaran keamanan, insiden tersebut pun tidak termasuk dalam lingkup FIU.
"Sejauh ini tidak ada peraturan khusus untuk kripto di India. Industri (kripto) seharusnya mendapat manfaat dari aturan yang jelas, mendapat standar keamanan, dan perlindungan nasabah," kata Associate General Counsel di Fireblocks, Joanna Cheng.
Bank Sentral India Ingatkan Kripto Bukan Aset yang Stabil
Sebelumnya, Bank sentral India atau Reserve Bank of India (RBI), merilis buletin bulanannya. Buletin ini menjelaskan dampak signifikan dan risiko yang melekat pada keuangan terdesentralisasi (defi) dan mata uang kripto dalam sistem keuangan.
“Temuan kami menunjukkan bahwa minat terhadap mata uang kripto didorong oleh motif spekulatif daripada alat pembayaran untuk transaksi ekonomi riil,” kata RBI dalam buletin tersebut, dikutip dari Bitcoin.com, Selasa (18/6/2024).
Bank sentral India menambahkan, ekosistem kripto tidak memiliki akuntabilitas dan stabilitas serta ditandai dengan ambiguitas peraturan, investor ritel harus lebih berhati-hati.
Buletin tersebut memuat pernyataan dari Gubernur RBI Shaktikanta Das, yang menggambarkan istilah mata uang kripto dan mata uang kripto pribadi sebagai cara modis untuk menggambarkan aktivitas yang 100 persen spekulatif.
India saat ini tidak memiliki kerangka peraturan khusus untuk mata uang kripto. Pada 2021, rancangan undang-undang yang bertujuan mengatur aset digital diusulkan oleh panel pemerintah, tetapi masih menunggu keputusan.
Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI) baru-baru ini mengajukan proposal peraturan untuk aset kripto kepada komite penasihat pemerintah, menyarankan agar regulator yang berbeda mengelola aspek tertentu dari perdagangan mata uang kripto.
Pada saat yang sama, Reserve Bank of India menyampaikan keberatannya, menguraikan risiko makroekonomi yang terkait dengan mata uang kripto, khususnya terkait penghindaran pajak dan stabilitas fiskal.
Advertisement
![](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)