Rusia Akui Pakai Bitcoin untuk Perdagangan Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov mengungkapkan perusahaan-perusahaan Rusia mulai menggunakan bitcoin dan mata uang digital lainnya dalam pembayaran internasional menyusul perubahan legislatif yang mengizinkan penggunaan tersebut untuk melawan sanksi Barat.

Sanksi telah mempersulit perdagangan Rusia dengan mitra utamanya seperti Tiongkok dan Turki, karena bank-bank lokal sangat berhati-hati dengan transaksi yang terkait dengan Rusia untuk menghindari pengawasan dari regulator Barat.

Tahun ini, Rusia mengizinkan penggunaan  kripto dalam perdagangan luar negeri dan telah mengambil langkah-langkah untuk melegalkan penambangan mata uang kripto, termasuk bitcoin. Rusia adalah salah satu pemimpin global dalam penambangan bitcoin.

"Sebagai bagian dari rezim eksperimental, dimungkinkan untuk menggunakan bitcoin, yang telah kami tambang di sini di Rusia dalam transaksi perdagangan luar negeri," kata Siluanov kepada saluran televisi Russia, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (27/12/2024).

Awal bulan ini, Presiden Vladimir Putin mengatakan pemerintahan AS saat ini melemahkan peran dolar AS sebagai mata uang cadangan dengan menggunakannya untuk tujuan politik, sehingga memaksa banyak negara beralih ke aset alternatif.

Ia memilih bitcoin sebagai salah satu contoh aset tersebut, dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengatur bitcoin. Pernyataan Putin menunjukkan pemimpin Rusia tersebut mendukung penggunaan mata uang kripto secara luas.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Pemerintah Rusia menyetujui daftar wilayah dan teritori yang akan melarang penambangan mata uang kripto mulai tahun 2025 mendatang.

Mengutip Cointelegraph, Rabu (25/12/2024) Rusia akan memberlakukan larangan sepenuhnya pada penambangan mata uang kripto di 10 wilayah selama 6 tahun.

Penambangan mata uang kripto akan dilarang di 10 wilayah dan teritori Rusia termasuk Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Ossetia Utara, Chechnya, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta wilayah Zaporizhzhia dan Kherson.

Laporan kantor berita lokal Rusia, TASS menyebut, larangan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2025 hingga 15 Maret 2031.

Anggota parlemen Rusia juga menyetujui pembatasan musiman di wilayah penambangan mata uang kripto utama untuk mencegah pemadaman listrik.

Pembatasan tersebut sejalan dengan undang-undang penambangan mata uang kripto Rusia yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin pada bulan Agustus dan Oktober 2024.

Laporan TASS juga mencatat bahwa larangan tersebut akan memengaruhi aktivitas penambangan bersama dan penambangan mata uang kripto individu.

Selain larangan menyeluruh, Rusia akan membatasi sebagian operasi penambangan di tiga wilayah Siberia pada musim dingin selama puncak konsumsi energi.

Pembatasan musiman akan memengaruhi beberapa wilayah di wilayah Irkutsk, Buryatia, dan Zabaikalsky.

Pada 2025, pembatasan ini awalnya akan berlaku mulai 1 Januari hingga 15 Maret dan diperpanjang hingga periode yang lebih lama mulai 15 November hingga 15 Maret di tahun-tahun berikutnya.

Pembatasan penambangan terbaru Rusia adalah versi yang disempurnakan dari pembatasan awal yang secara resmi diusulkan oleh pemerintah negara itu pada November 2024.

Awalnya, anggota parlemen Rusia berencana untuk melarang penambangan kripto di 13 wilayah, termasuk wilayah penambangan utama Rusia di Irkutsk.

Perusahaan industri pertambangan kripto besar di Rusia seperti BitRiver mengandalkan listrik murah di Irkutsk. Menurut sumber lokal, wilayah Irkutsk menjadi tuan rumah pusat data pertama dan terbesar oleh BitRiver, yang diluncurkan pada 2019 di Bratsk.

Sebelumnya, Chainanalysis melaporkan, sebanyak USD 2,2 miliar atau sekitar Rp 35,55 triliun (kurs Rp 16.100 per dolar AS) dicuri dalam 303 peretasan kripto pada 2024. Laporan menunjukan, peretas dari Korea Utara bertanggung jawab atas lebih dari 60 persen kripto yang dicuri.

Peretasan kripto tetap menjadi perhatian serius bagi ekosistem kripto. Laporan Chainalysis menunjukkan, USD 2,2 miliar hilang akibat peretas pada 2024 melalui 303 insiden peretasan.

Ini mengikuti tren yang mengkhawatirkan pada 2018, 2021, 2022, dan 2023. Setidaknya, kripto senilai USD 1,5 miliar telah dicuri. Catatan pada tahun ini menjadikannya sebagai yang kelima.

Mengutip laporan dari laman bitcoin news, Senin (23/12/2024), jumlah kripto yang dicuri pada 2024 meningkat sebesar 21,07 persen dari tahun ke tahun, dengan 303 insiden peretasan dibandingkan dengan 282 pada tahun 2023.

Menariknya, sebagian besar peretasan terjadi antara Januari dan Juli 2024 dengan USD 1,58 miliar yang dicuri dalam periode tersebut.

Pada tahun-tahun sebelumnya, target utama peretasan kripto adalah platform keuangan terdesentralisasi (defi). Oleh sebab kecenderungan para pendiri untuk memprioritaskan ekspansi cepat daripada keamanan.

Namun, pada 2024 terjadi pergeseran sistematis dengan platform terpusat yang menjadi target secara signifikan. Peretasan platform terpusat yang paling terkenal, termasuk DMM Bitcoin mengakibatkan kerugian USD 305 juta, dan WazirX yang mengakibatkan kerugian USD 234,9 juta.

Perubahan strategi peretas dari defi ke layanan terpusat ini menekankan betapa pentingnya mengamankan mekanisme yang ramah peretas seperti kunci privat (private key). Pada 2024, kunci privat telah menyumbang 43,8 persen dari semua pencurian kripto.