Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perlu Peran Semua Pihak, Termasuk Individu Difabel

Liputan6.com, Jakarta - Hak asasi manusia (HAM) mencakup hak-hak semua individu tidak terkecuali penyandang disabilitas.

Konstitusi Indonesia, peraturan perundang-undangan, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas.

Sebagaimana diketahui, HAM adalah standar internasional yang menjadi dasar normatif untuk proses pembangunan manusia, memajukan dan melindungi hak-hak manusia. HAM juga berupaya untuk menganalisis dan mengatasi ketimpangan dan praktik diskriminatif yang menghambat kemajuan pembangunan.

HAM juga mencerminkan konsensus dan tanggung jawab bersama antara negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang pentingnya hak setiap individu. Termasuk untuk pembangunan, pedoman, dan alat praktis untuk menerjemahkan prinsip-prinsip HAM ke dalam program-program dan proses perencanaan pembangunan nasional.

Beberapa kewajiban negara dalam memenuhi hak penyandang disabilitas termasuk langkah-langkah konkret seperti:

• Penyediaan aksesibilitas;
• layanan kesehatan mental;
• pendidikan inklusif; dan
• perlindungan dari diskriminasi.

Negara juga diharapkan memiliki regulasi yang memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan.

“Negara memiliki tanggung jawab utama dalam hal ini,” kata Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej mengutip laman Yayasan Pulih, Senin (13/1/2025).

Sayangnya, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi hambatan karena faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran, dan terkadang, sikap yang kurang inklusif.

Meski demikian, masyarakat tidak bisa sepenuhnya menyalahkan negara. Tanggung jawab bersama mencakup partisipasi dan dukungan dari masyarakat, keluarga, organisasi, media, dan penyandang disabilitas sendiri.

Advokasi, edukasi, dan integrasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab bersama, antara lain:

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Dukungan dan pemahaman dari masyarakat dapat mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas, menciptakan kesempatan yang lebih banyak untuk mereka berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Keluarga

Keluarga memiliki dampak besar pada kehidupan penyandang disabilitas. Dukungan keluarga, baik emosional maupun fisik, memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Organisasi yang berfokus pada penyandang disabilitas dapat menjadi agen perubahan yang kuat. Mereka dapat melakukan advokasi, memberikan bantuan, dan menciptakan program-program yang mendukung kehidupan mandiri bagi penyandang disabilitas.

Peran Media

Media memiliki peran dalam membentuk opini publik. Melalui narasi yang inklusif dan positif, media dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Peran Penyandang Disabilitas Sendiri

Penyandang disabilitas bukan hanya penerima, melainkan juga agen perubahan. Mereka dapat menjadi advokat untuk hak-hak mereka sendiri, memberikan wawasan tentang pengalaman hidup mereka, dan memainkan peran aktif dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan mereka.

Meskipun terdapat kewajiban negara dan tanggung jawab bersama, pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti:

Stigma dan Diskriminasi

Stigma terhadap penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental, masih menjadi kendala utama. Diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan, seringkali membuat pemenuhan hak menjadi sulit.

Aksesibilitas

Terbatasnya aksesibilitas fisik dan informasi dapat menjadi penghalang serius bagi penyandang disabilitas. Banyak tempat dan layanan yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.

Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan hak penyandang disabilitas dapat menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Kurangnya Dukungan Finansial

Implementasi kebijakan pro-disabilitas seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran. Penyediaan layanan dan fasilitas yang memadai memerlukan dukungan finansial yang cukup.