Berantas Perbudakan Modern, Bali Process Gandeng Sektor Bisnis

Liputan6.com, Perth - Ini adalah fakta mengerikan yang mungkin tak disangka banyak orang: masih ada perbudakan yang terjadi pada era modern ini. 

Menurut data Global Slavery Index 2016, di Asia Pasifik saja, diperkirakan ada 30.433.300 orang yang masuk kategori "diperbudak", baik diperas tenaganya hingga dieksploitasi secara seksual maupun dipaksa melakukan tindakan kriminal. 

Jumlah itu mencakup dua pertiga dari 46 juta manusia yang terjerat perbudakan modern di dunia -- menempatkan Asia Pasifik sebagai wilayah paling berisiko perbudakan di muka Bumi.

Bali Process yang dibentuk sejak 2002 berkomitmen untuk menangani isu perbudakan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pada tahun 2017 ini, inisiatif tersebut memiliki terobosan baru, yakni dengan menggandeng pelaku bisnis. 

Kolaborasi ini dinilai penting, karena sektor swasta dapat membantu mengembangkan lapangan kerja yang aman dan legal.

Hal ini pun disadari para pemimpin sektor swasta dan bisnis bahwa kejahatan perdagangan manusia atau perbudakan modern tidak dapat dihentikan hanya dari pemerintah.

Untuk itulah, pertemuan di Perth, Australia, pada 24-25 Agustus 2017 dinamakan Bali Process Government and Business Forum. 

Bertindak sebagai ketua bersama "Bali Process Government and Business Forum" dari pemerintah (government co-chair), yakni Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.

Sementara itu, ketua bersama dari sektor swasta dan bisnis dalam forum ini yakni Eddy Sariaatmadja, Founder & Chairman Emtek Group dari Indonesia dan Andrew Forrest, Chairman Fortescue Metals Group dari Australia.

"Melalui forum ini, pemimpin di sektor swasta dan rekan bisnis dapat mengembangkan agenda dan program kerja secara independen dan sukarela," kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, Grata Endah Werdaningtyas seperti dilansir Kemlu.go.id.

Bali Process dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan utama. Pertama, pengurangan kerja paksa dan perbudakaan modern. Kedua, mendorong praktik bisnis manusiawi dan beretika pada seluruh kegiatan bisnis, serta mengembangkan kesempatan bekerja, termasuk bagi para pekerja migran di jalur yang aman dan legal.

Yang terakhir, untuk menciptakan sinergi kerja sama dengan pemerintah dalam pencegahan dan mitigasi tindak perdagangan orang, termasuk di dalam hal ini sektor bisnis yang dapat mendeteksi dini dan melihat dari sektor bisnis dan perlindungan pada korban. 

Pertemuan tersebut nantinya akan mengeluarkan dua hasil, Perth Work Plan dan Co-chairs Statements.

Perth Work Plan adalah suatu rencana kerja yang disusun pemimpin bisnis guna mencapai beberapa hal seperti realiasi ethical recruitment, transparansi rantai suplai bisnis, menciptakan insentif bagi keterlibatan bisnis dalam upaya penanggulangan pencegahan kejahatan perdagangan orang serta berkontribusi dalam mekanis pelaporan abusive dan juga deteksi dini.

Sementara Co-chairs Statement, yaitu berisi apresiasi dan dorongan kerja sama di antara wakil-wakil pebisnis dan pemerintah, lalu adanya upaya ke depan untuk menaikkan kerja sama yang telah dilakukan dalam Bali Process Government and Busines Forum.

Co-chairs Statement tidak cuma merupakan hasil perundingan para menteri atau pejabat terkait. Namun, juga merupakan hasil sekepakatan kalangan bisnis.

Rencananya forum ini akan diikuti pejabat setingkat menteri dan pelaku bisnis dari 45 negara, serta perwakilan organisasi internasional, dan sejumlah perwakilan negara serta organisasi internasional lain sebagai pengawas.

Bali Process akan dimulai dengan diskusi panel para pemimpin sektor swasta dan bisnis pada hari pertama yang akan dipimpin Eddy Sariaatmadja dan Andrew Forrest di Ernst & Young Building pada tanggal 24 Agustus 2017.

Sementara itu puncak forum Bali Process, yang dihadiri perwakilan pemerintah dan sektor swasta, akan berlangsung 25 Agustus 2017 di Goverment House, Perth Australia.

(Laporan Reza Ramadhansyah/SCTV dari Perth, Australia)

Saksikan juga video menarik berikut ini:

Andrew Forrest, pendiri Fortescue Metals Group, dijadwalkan akan menjadi salah satu pembicara dalam Bali Process Government and Business Forum. 

Miliarder asal Australia itu punya kisah menarik, yang membuatnya terlibat dalam kampanye pemberantasan perbudakan modern. 

Pada tahun 2009, Andrew Forrest berbincang dengan putrinya, Grace.

Sang putri yang kala itu berusia 16 tahun menceritakan pengalaman 'horornya' saat menjadi sukarelawan di sebuah panti asuhan di Nepal.

Kala itu, seorang pejabat pemerintah curiga, panti asuhan itu terkait dengan jejaring penyelundupan seks (sex trafficking) di Timur Tengah. Forrest kemudian menugaskan tim keamanannya untuk menyelidiki.

Ternyata, pejabat tersebut benar. Banyak anak di panti asuhan itu yang raib dari tempat tempat yang seharusnya melindungi mereka, dan kemudian dipaksa terjerumus ke dalam perdagangan seks.

Melihat itu, Forrest kemudian menyelidiki lebih dalam tentang penyelundupan anak dan, belakangan, meluas kepada perbudakan modern di seluruh dunia.

Pada 2011, Forrest memutuskan untuk membasmi perbudakan. Ia mengundurkan diri dari jabatan CEO di Fortesque, walaupun masih menjadi pimpinan non eksekutif. Bersama Nicola, istrinya, ia mendirikan Walk Free Foundation pada 2012.

Sebagai salah satu orang terkaya di Australia, langkah-langkahnya menarik perhatian. Ia kemudian berkeliling dunia untuk menganjurkan para pelaku usaha untuk memikirkan ulang kondisi para pekerjanya.

Menurut Global Slavery Index terbitan ke-3 oleh Walk Free Foundation pada Mei 2014, ada kira-kira 45,8 juta orang di seluruh dunia -- setara dengan seluruh penduduk Spanyol atau 2 kali jumlah penduduk Australia -- dalam kondisi diperbudak

Pada 2014, yayasan itu menggulirkan deklarasi bersama lintas agama untuk menghapus perbudakan, Joint Declaration of Religious Leaders Against Modern Slavery. Tujuannya, menyatukan para pemimpin agama dunia secara gamblang menentang praktik perbudakan.

Dengan menggandeng para pemangku kepentingan di Australia dan Indonesia, Forrest terlibat dalam Bali Process.