Liputan6.com, Jakarta Parlemen Spanyol akhirnya setuju menjadikan 1 Oktober 2017 sebagai waktu referendum untuk Catalonia. Wilayah tersebut sejak lama telah meminta bercerai dari Negeri Matador.
Setelah kepastian didapat, kelompok pendukung kemerdekaan menyatakan mereka akan segera merampungkan framework dan legislasi hukum terkait referendum.
Langkah parlemen itu ditentang Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy. Ia mengistruksikan pengacara pihak pemerintah untuk mengajukan keberatan atas persetujuan tersebut kepada Pengadilan Konstitusional.
Advertisement
Dalam jajak pendapat terbaru, dukungan pemisahan diri mendapat kenaikan. Namun, mayoritas warga Catalonia diketahui enggan ikut serta dalam referendum.
Baca Juga
Deputi PM Spanyol, Soraya Saenz, mengutuk keras tindakan para pemipin Catalonia yang terus memaksa dilaksanakan referendum. Kelakukan dianalogikan layaknya diktator yang mengacuhkan demokrasi.
"Apa yang terjadi parlemen Catalan sangat memalukan," ucap Saenz seperti dikutip dari VoA, Kamis (7/9/2017).
Mantan Presiden Catalonia, Artur Mas menegaskan, tudingan kelompok pro kemerdekaan mendorong agar referendum dipercepat adalah justifikasi. Pasalnya, dalam pemilihan regional lalu, mayoritas warga Catalonia memilih mendukung kemerdekaan.
"Referendum adalah keharusan karena ini adalah mandat warga Catalonia," tegas dia.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Alasan Perceraian
Telah berabad-abad Catalonia meminta berpisah dari Spanyol. Akan tetapi, semangat pemisahan diri berkobar secara luas saat kepemimpinan diktator Spanyol Fransisco Franco pada akhir 1970-an. Pembatasan otonomi yang dilakukan Franco adalah pemicu nasionalisme Catalonia.
Selain itu, Catalonia beralasan ingin berpaling karena memiliki budaya dan bahasa sendiri serta mempunyai wilayah industri yang menjadi penyumbang ekonomi nomor lima terbesar bagi pemerintah pusat di Madrid. Semua itu dirasa menjadi alasan yang tepat untuk tidak lagi bersama Spanyol.
Madrid sudah sewajarnya was-was atas permintaan Catalonia memisahkan diri. Pada 2014, ketika referendum tidak resmi dilangsungkan, sekitar 80 persen penduduk Catalonia setuju berpisah.
Dari keterangan Wakil Presiden Catalonia Joana Ortega, warga yang memberikan suaranya berjumlah sekitar 2 juta orang. Walau begitu, ia tidak menjabarkan detail lengkap berapa jumlah pemilih yang terdaftar dalam referendum yang dianggap ilegal oleh Spanyol itu.
Kemenangan tidak resmi ini juga disambut baik oleh Presiden Catalonia, Arthur Mas. Dia menyebut hasil tersebut sebagai kesuksesan besar.
"Sebuah kesuksesan yang lengkap, ini karena pemilih (kemerdekaan) lebih dari 2 juta, meskipun pemungutan suara ditentang Madrid," sebut Mas, seperti dikutip dari Russian Today, Senin (10/11/2014).
"Supaya tidak ada yang lupa, khususnya pemerintah Spanyol, bahwa Catalonia sekali lagi menunjukkan niat mereka untuk membentuk pemerintahan sendiri," ucap dia.
Advertisement
![](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)