Spanyol Ultimatum Catalonia: Mau Pisah atau Tidak...

Liputan6.com, Madrid - Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy makin bertindak represif terhadap Catalonia pasca-permintaan Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, untuk menangguhkan deklarasi kemerdekaan. Saat itu, Puigdemont meminta jeda beberapa minggu untuk meminta dialog dengan Madrid.

Spanyol merespons sikap Catalonia dengan menggelar rapat kabinet luar biasa. Hasilnya, PM Rajoy menjatuhkan ultimatum kepada pemimpin Catalonia itu selama lima hari untuk menyatakan sikap apakah mereka ingin lepas atau tidak dari Spanyol.

Deadline tersebut jatuh pada Senin mendatang. Jika tak ada jawaban, Spanyol memberi waktu tiga hari lagi bagi Puigdemont untuk mencabut keinginan Catalonia untuk merdeka.

Dengan demikian, Madrid akan menjalankan Pasal 155 dari konstitusi yang memungkinkannya menangguhkan otonomi daerah Catalona. Demikian seperti dikutip dari BBC pada Kamis (12/10/2017).

PM Rajoy mengatakan pemerintahnya telah meminta pemerintah daerah untuk mengklarifikasi apakah akan mengumumkan kemerdekaan atau tidak.

Dia menuduh Puigdemont telah menciptakan "kebingungan yang disengaja" dan mengatakan bahwa Madrid ingin "kepastian".

"Seruan ini - sebelum tindakan yang dapat diambil pemerintah berdasarkan Pasal 155 dari konstitusi kita - berusaha untuk memberi warga negara tentang kejelasan dan keamanan yang diperlukan oleh sebuah pertanyaan yang sangat penting," kata Rajoy.

"Ada kebutuhan mendesak untuk mengakhiri situasi yang dialami Catalonia - mengembalikannya ke keamanan, ketenangan dan melakukannya secepat mungkin."

Berbicara di parlemen, PM Rajoy mengatakan, Spanyol menghadapi ancaman paling serius terhadap demokrasi negara itu yang berusia 40 tahun.

Dia menuduh separatis telah membuat "rencana antidemokrasi terhadap rakyat Catalonia".

PM Rajoy mengatakan pemerintah Spanyol tidak memiliki pilihan selain memulihkan ketertiban.

"Semua ini gara-gara pemimpin Catalonia, sekarang mereka wajib mengembalikan semuanya kepada konstitusional," kata Rajoy kepada para anggota parlemen.

PM Rajoy juga menolak usulan mediasi perselisihan tersebut. Dia pun bersedia untuk menegosiasikan isu otonomi daerah dan perubahan pada konstitusi - namun ini harus sesuai dengan kerangka hukum. Bukan pemisahan diri.

Pemimpin Catalonia sebelumnya telah menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan pada Selasa 10 Oktober lalu.

Namun, mereka menangguhkan pelaksanaannya dan meminta menggelar dialog dengan Madrid.

Spanyol telah mengalami gejolak sejak pemerintah Catalonia mengadakan referendum pada 1 Oktober lalu. Mahkamah Konstitusi negara tersebut menilai referendum itu tidak sah.

Hampir 90 persen pemilih mendukung kemerdekaan dalam refendum Catalonia itu.

Sementara itu, kelompok antikemerdekaan sebagian besar memboikot pemungutan suara dan melaporkan ada beberapa penyimpangan.