Mette Frederiksen, PM Baru yang Termuda dalam Sejarah Denmark

Mette Frederiksen, wanita berusia 41 tahun itu digadang-gadang jadi perdana menteri termuda di Denmark.

oleh Tanti Yulianingsih diperbarui 26 Jun 2019, 10:21 WIB
Diterbitkan 26 Jun 2019, 10:21 WIB
Mette Frederiksen, digadang-gadang sebagai Perdana Menteri termuda di Denmark. (AFP)
Mette Frederiksen, digadang-gadang sebagai Perdana Menteri termuda di Denmark. (AFP)

Liputan6.com, Kopenhagen - Denmark menjadi negara Nordik ketiga tahun ini yang membentuk pemerintahan sayap kiri setelah pemimpin Partai Sosial Demokrat, Mette Frederiksen, menyelesaikan persyaratan untuk pemerintah minoritas satu partai. Wanita berusia 41 tahun itu digadang-gadang jadi perdana menteri termuda di negara itu.

"Dengan senang hati saya dapat mengumumkan bahwa setelah tiga pekan perundingan, kami memiliki suara mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru," kata Frederiksen, Selasa, 25 Juni 2019, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (27/6/2019).

Satu blok lima partai oposisi berhaluan kiri yang dipimpin oleh Partai Sosial Demokrat Frederiksen memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan 5 Juni. Hal itu mendorong pemimpin kanan-tengah Lars Lokke Rasmussen untuk mundur sebagai perdana menteri Denmark.

Sementara blok oposisi sayap kiri mendapat suara mayoritas yang meyakinkan, dukungan untuk Partai Sosial Demokrat sedikit menurun dibandingkan dengan pemungutan suara 2015 --meski tetap menjadi partai terbesar.

Terlepas dari perbedaan di antara partai-partai berhaluan kiri mengenai masalah-masalah seperti kesejahteraan dan imigrasi, Frederiksen mendapat dukungan untuk membentuk pemerintahan minoritas satu partai, suatu pengaturan umum di Denmark.

Hasil pemilu mengisyaratkan bahwa pemilih Denmark telah memberontak terhadap langkah-langkah penghematan, sementara berhadapan dengan nasionalis sayap kanan, yang kehilangan lebih dari setengah suara mereka dibandingkan dengan 2015.

Di Finlandia dan Swedia, partai-partai Sosial Demokrat membentuk pemerintahan awal tahun ini. 

PM Selandia Baru Termuda Dalam 150 Tahun

Jacinda Ardern
Jacinda Ardern (AP Photo/Nick Perry)

Pemimpin Partai Buruh per 1 Agustus 2017, Jacinda Ardern, menjadi Perdana Menteri Selandia Baru berikutnya. Hal itu terjadi setelah pemimpin partai minoritas New Zealand (NZ) First, Winston Peters, sepakat mendukung Partai Buruh dalam koalisi.

Peters akhirnya mengambil keputusan itu setelah dilakukan negosiasi selama berminggu-minggu yang dilakukan bersama Ardern dan PM Bill English dari Partai Nasional.

Dikutip dari CNN, Kamis 19 Oktober 2017, Ardern akan menjadi PM Selandia Baru perempuan ketiga dan termuda kedua. PM termuda sebelumnya, Edward Stafford, yang menjadi perdana menteri pada 1856. Keduanya sama-sama berusia 37 tahun saat menjabat.

Koalisi Partai Buruh dan NZ First mendapat 55 dari 120 kursi di parlemen. Jika Partai Hijau turut mendukung koalisi tersebut, koalisi ketiga partai tersebut akan melewati batas ambang 61 kursi, yakni 63 kursi.

"Negosiasi berlangsung santun, konstruktif, dan kokoh. Sepanjang negosiasi, kami berfokus pada nilai-nilai bersama dan kebijakan yang dapat membuat Selandia Baru untuk maju," ujar Ardern, seperti dilansir News.com.au.

"Kami berdua berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan kokoh, yang dapat mengatasi banyak tantangan yang dihadapi negara ini," imbuh dia.

Kepada awak media, Ardern memperkirakan dirinya akan dilantik sebagai PM Selandia Barupada pekan depan. Kesepakatan dengan NZ First dan Partai Hijau akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Dalam kampanye, Peters mengatakan bahwa Ardern adalah orang dengan bakat luar biasa. Ia juga meminta perempuan berusia 37 tahun itu membangun ribuan rumah terjangkau setiap tahun.

Politikus sayap kiri langsung memberi selamat Ardern. Mantan Perdana Menteri Australia dari Partai Buruh, Julia Gillard, juga memuji Ardern dan partainya, dengan menyebutkan bahwa koalisi partai itu merupakan hasil luar biasa

Usia 39 Tahun dan Berwajah Ganteng!

Ilustrasi bendera Italia (AFP/Marco Bertorello)
Ilustrasi bendera Italia (AFP/Marco Bertorello)

Sebelumnya, Italia punya perdana menteri baru. Namanya Matteo Renzi, usia baru 39 tahun. Ia akan menjadi yang termuda di antara orang nomor satu di pemerintahan negaranya. Juga yang paling belum berpengalaman.

Nama Renzi moncer dalam dunia perpolitikan Italia setelah terpilih menjadi Walikota Florence. Sebelumnya ia belum pernah terpilih sebagai anggota dewan atau duduk dalam kursi pemerintahan di level nasional.

Orang-orang muda juga akan duduk dalam kabinetnya, sekitar setengahnya adalah perempuan. Perdana Menteri baru menunjuk kepala Organisation for Economic Co-operation and Development yang berbasis di Paris, Prancis, Pier Carlo Padoan sebagai Menkeu. Angelino Alfano, dari partai anggota koalisi Democratic Party tetap didaulat jadi Mendagri.

Kepemimpinan politisi ganteng itu akan diuji hingga 2018 mendatang -- jika tak terjungkal di tengah jalan. Apakah ia berhasil menghidupkan kembali taji negara dengan perekonomian terbesar ketiga di zona euro? Apalagi, tingkat pengangguran di Italia kini mencapai hampir 13 persen -- 40 persen di antaranya kaum muda.

Renzi sebelumnya berjanji untuk merombak pasar tenaga kerja, juga sistem pajak dan pendidikan dalam waktu empat bulan. Target yang sama sekali tak mudah diwujudkan.

Meski telah disumpah, PM Renzi masih harus memenangkan mosi kepercayaan di parlemen, yang akan dilakukan Senin depan. Baru Jumat pekan depan, ia akan menerima mandat untuk memimpin pemerintahan baru dan memberi nama pada kabinetnya.

Saat mengumumkan kabinetnya, sang perdana menteri mengatakan, "Ini adalah pemerintah yang akan mulai bekerja dari besok pagi," demikian dimuat BBC, 22 Februari 2014. Pelantikan berlangsung pada hari Sabtu ini di istana presiden di Roma. Pengucapan sumpah dilakukan di depan Presiden Giorgio Napolitano.

Renzi menyingkirkan perdana menteri sekaligus rekan separtainya Enrico Letta, yang memimpin Italia hanya dalam 10 bula -- dalam pemungutan suara pada rapat akbar partai pada tanggal 13 Februari.

Renzi berpendapat, perubahan pemerintahan diperlukan untuk mengakhiri "ketidakpastian ". Dia menuduh Letta kurang bertindak untuk meningkatkan perekonomian negeri.

Letta juga dituduh gagal melaksanakan reformasi yang ia janjikan -- untuk mengubah wajah birokrasi yang korup dan boros.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya