Liputan6.com, Beirut - Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa 29 Oktober 2019 waktu setempat. Langkah itu diambil setelah dua minggu protes anti-pemerintah menuntut reformasi politik.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, perdana menteri mengatakan aksi-aksi protes itu mendorongnya untuk mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Michel Aoun. Ia mengatakan, telah "menemui jalan buntu."
"Saya ke istana presiden untuk menyampaikan pengunduran diri pemerintah. Ini sebagai tanggapan atas keinginan dan permintaan ribuan rakyat Libanon yang menuntut perubahan," kata PM Saad al-Hariri seperti dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (30/10/2019).
Advertisement
Pengunduran diri itu terjadi dua pekan setelah rakyat melancarkan gerakan protes yang sebagian besar damai, menuntut perombakan kelas politik yang dianggap korup dan tidak becus.
PM Hariri kemudian mendesak warga untuk melindungi ketenangan dan berupaya mencegah kesulitan ekonomi yang lebih besar.
Â
* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
PM Lebanon Teken Reformasi Ekonomi di Tengah Krisis
Sebelumnya, Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri pada Senin 21 Oktober 2019, mengumumkan serangkaian reformasi ekonomi dan anggaran tahun 2020 demi menghentikan krisis ekonomi yang melanda negara itu.
Reformasi yang disetujui termasuk memotong setengah dari gaji beberapa politikus, termasuk mantan; menghapuskan Kementerian Informasi dan lembaga-lembaga negara usang lainnya dan mereformasi sektor listrik yang dikelola pemerintah.
Namun, langkah Hariri gagal menenangkan para pengunjuk rasa, yang terus menuntut agar pemerintahan saat ini mundur. Sang PM Lebanon pun maklum.
"Keputusan ini tidak dirancang sebagai timbal-balik untuk meredam demonstrasi. Kami tidak meminta Anda untuk berhenti mengungkapkan kemarahan Anda. Itu adalah keputusan Anda," kata Hariri dalam konferensi pers yang disiarkan televisi Senin kemarin, seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (22/10/2019).
Ratusan ribu orang telah membanjiri jalan-jalan sejak Kamis 17 Oktober 2019, geram pada elite politik yang mereka tuduh mendorong ekonomi sampai ke titik kehancuran.
Orang-orang memblokir jalan untuk hari kelima di seluruh negeri, menuntut segera lengsernya pemerintahan saat ini untuk kemudian diisi oleh pemerintahan transisi yang dipimpin oleh dewan hakim non-politik, sampai pemilihan umum digelar kemudian.
Sebagai ganti pemerintahan tetap sekarang, demonstran menuntut pemilihan baru dan kabinet baru.
PM Hariri mengatakan, dia mendukung seruan para demonstran, namun hanya untuk melakukan pemilihan umum sela.
Baca selengkapnya di sini...
Advertisement