Indonesia Prakarsai Pembahasan Serangan Siber di Sidang DK PBB

Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia telah memprakarsai pembahasan serangan siber dalam sidang DK PBB.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 27 Agu 2020, 13:11 WIB
Diterbitkan 27 Agu 2020, 13:10 WIB
Menlu Retno Marsudi dalam press briefing bersama dengan awak media secara virtual pada Kamis 27 Agustus 2020.
Menlu Retno Marsudi dalam press briefing bersama dengan awak media secara virtual pada Kamis 27 Agustus 2020. (Dok: Kemlu RI)

Liputan6.com, Jakarta - Selama masa pandemi Virus Corona berdampak di seluruh dunia dan memaksa semua orang untuk meminimalkan kegiatan di luar rumah, banyak orang semakin mengandalkan kebutuhan internet. 

Kebutuhan terhadap internet dan teknologi informasi lainnya pun meningkat pesat. 

Hampir sebagian besar fasilitas penting membutuhkan jaringan dan koneksi online, termasuk di antaranya infrastruktur vital seperti bandara atau rumah sakit yang sangat penting diperlukan keberadaannya untuk penanganan COVID-19 dan kegiatan kemanusiaan. 

Hal ini pun kemudian menjadi perhatian dalam sidang DK PBB. 

Indonesia memprakarsai Arria Formula mengenai isu serangan siber terhadap infrastruktur vital, yang merupakan signature event Presidensi Indonesia yang terakhir. 

"Pertemuan ini diprakarsai Indonesia bersama pihak ICRC (Palang Merah Internasional) sebagai kelanjutan kontribusi Indonesia dalam pembahasan isu perlindungan sipil khususnya di tengah pandemi saat ini," ujar Menlu Retno dalam acara press briefing bersama dengan awak media pada Kamis 27 Agustus 2020. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Perlindungan Infrastruktur Vital

Menlu Retno Marsudi dalam press briefing bersama dengan awak media secara virtual pada Kamis 27 Agustus 2020.
Menlu Retno Marsudi dalam press briefing bersama dengan awak media secara virtual pada Kamis 27 Agustus 2020. (Dok: Kemlu RI)

Pertemuan tersebut menyoroti agar perlindungan terhadap infrastruktur vital dari serangan siber semakin diperkuat, khususnya di tengah krisis COVID-19 yang melanda dunia saat ini.

"Indonesia menjadi negara pertama yang berhasil menghadirkan seluruh negara kunci DK PBB termasuk Rusia dan RRT yang selama ini cukup hati-hati dalam membahas isu siber di DK PBB," tambah Menlu Retno. 

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan dua pesan utama yang meliputi pentingnya penguatan kerangka legislasi nasional dan norma internasional dalam upaya perlindungan infrastruktur vital dari serangan siber.

Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya menggalang upaya bersama di tataran bilateral,regional dan global dalam menghadapi dampak serangan siber. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya