Wajah Diplomasi Indonesia Selama Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam 5 Poin

Liputan6.com, Jakarta - Di masa pandemi Virus Corona COVID-19, sistem multilateralisme Indonesia dituntut mampu menunjukkan relevansi dan perannya. Sebab, sistem yang melibat banyak pihak itu dinilai dari adanya manfaat konkret secara adil, merata, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat internasional.

Di satu tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Mar'uf Amin, ada sejumlah capaian Indonesia pada bidang ini.

Dalam media gathering Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama media, Direktorat Jenderal Multilateral menyampaikan menggambarkan wajah diplomasi Indonesia meskipun di tengah kondisi sulit dan melalui serangkaian penyesuaian working methods. 

1. Inisiator Resolusi Global Solidarity to Fight COVID-19 di PBB

"Diplomasi Indonesia di level multilateral telah berhasil torehkan sejumlah capaian. Sebelum masuk ke capaian masing-masing isu, ada sejumlah capaian terkait penanganan COVID-19 yang saya rasa perlu mendapatkan apresiasi yakni, Peran Indonesia sebagai salah satu inisiator Resolusi Global Solidarity to Fight COVID-19 di SMU PBB," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A Ruddyard.

"Kita juga mendukung upaya Menlu RI, Menkes, dan Menteri BUMN,dalam menjajaki peluang kerja sama vaksin di berbagai forum multilateral, termasuk WHO," tambahnya.

2. Diplomasi Perdamaian Dunia

Selain itu, Febri juga memaparkan capaian Indonesia dalam diplomasi perdamaian dunia di era Jokowi.

"Terkait keanggotaan kita di DK PBB, di mana tahun ini merupakan tahun terakhir periode keanggotaan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB. Indonesia berhasil menyelenggarakan tiga signature events terkait isu-isu keamanan terkini dan menghasilkan tujuh outcome," jelas Febri.

"Salah satu capaian penting yang patut kita soroti ketika Presidensi kemarin adalah disahkannya Resolusi 2538. Sebagai resolusi pertama prakarsa Indonesia sepanjang sejarah diplomasinya di DK PBB yang khusus mengangkat mengenai pasukan perdamaian perempuan. Dan kebetulan momentumnya juga bertepatan dengan diperingatinya 20 tahun Agenda Women, Peace and Security global yang jatuh pada tahun ini.

Direktorat Jenderal Multilateral juga menyoroti soal pasukan perdamaian yang selalu dikirim oleh Indonesia ke sejumlah negara pada masa kepemimpinan Jokowi.

"Tahun ini Indonesia juga berhasil mempertahankan posisinya dalam peringkat 10 besar negara penyumbang pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Kita berada di peringkat ke-8 dari total 119 negara kontributor. Dengan jumlah peningkatan pasukan perempuan sebanyak 123 personel pada Oktober 2019, menjadi 157 personel per Agustus 2020," kata Febri.

Simak video berikut ini:

Di lingkup PBB, saat ini Indonesia berada di tahun pertama keanggotaan Dewan HAM. Indonesia, berhasil membawa catatan positif.

Indonesia bersama negara lain telah mengusung dua resolusi yaitu dewan HAM mengenai hak pekerja kaum muda dan penguatan kerja sama teknis di bidang pemajuan HAM.

Indonesia juga turut mendukung berbagai dokumen keluaran dewan HAM terkait pentingnya penghormatan dan perlindungan HAM, khususnya dalam situasi pandemi.

Indonesia juga secara khusus mendorong perlindungan terhadap perempuan sebagai salah satu isu utama di dewan HAM, serta mendorong pemajuan kerja sama ASEAN di Dewan HAM untuk showcasing berbagai capaian HAM di regional.

"Selain itu, terkait isu Papua di SMU PBB dan di Dewan HAM, Indonesia juga tidak mundur satu langkah pun untuk memagari kedaulatan nasional kita," kata Febri.

"Di dalam forum, Indonesia telah menggunakan hak Right of Reply-nya (hak jawab) dengan bijak dan efisien, termasuk untuk meluruskan tuduhan yang dilontarkan Vanuatu," jelas Febri.

Pada 18 Juni 2020 Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) periode 2021-2023. Indonesia mendorong pemajuan prioritas 1+4, dengan prioritas utama yaitu: pemulihan ekonomi dan sosial pascapandemi COVID-19.

Indonesia juga secara aktif menyuarakan multilateralisme dan pentingnya kerja sama internasional untuk penanganan pandemi COVID-19 pada berbagai forum ekonomi multilateral lainnya, seperti mendukung adopsi pernyataan Extraordinary Leaders' Summit Statement on COVID-19, yang turut dihadiri oleh Presiden Jokowi dalam KTT Luar Biasa G-20 tanggal 26 Maret 2020.

5. Resolusi Kemaritiman

Di bidang kemaritiman, Indonesia masih terus berupaya memperkuat kerja sama dalam isu blue economy dan climate adaptation.

"Melalui peran aktif di Archipelagic and Island States Forum (AISForum) dan tergabungnya Indonesia di dalam High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy untuk mendukung dan memberikan rekomendasi kebijakan kemaritiman dalam pelaksanaan UN Ocean Conference 2020," kata Febri.

"Di forum yang berbeda yakni UN-ESCAP, Indonesia juga berhasil menginisiasi resolusi berjudul Strengthening Cooperation to Promote the Conservation and Sustainable Use of the Oceans, Seas, and Marine Resources for Sustainable Development in Asia and the Pacific yang diadopsi pada tanggal 21 Mei 2020 kemarin sebagai sarana promosi pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan," jelasnya.