Amerika Serikat Blokir Impor Kapas dari Xinjiang Bikin China Berang

Otoritas Bea Cukai Amerika Serikat memblokir masuknya kapas hingga tomat dari lima entitas asal Xinjiang, China dengan alasan "kerja paksa" etnis Uighur.

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Des 2020, 19:25 WIB
Diterbitkan 04 Des 2020, 19:25 WIB
Gedung utama pusat pelatihan vokasional di di Atush, Prefektur Otonomi Kizilsu Kirgiz, Wilayah Otonomi Xinjiang-Uighur (XUAR) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)
Gedung utama pusat pelatihan vokasional di di Atush, Prefektur Otonomi Kizilsu Kirgiz, Wilayah Otonomi Xinjiang-Uighur (XUAR) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Bea Cukai Amerika Serikat memblokir masuknya kapas hingga tomat dari lima entitas asal Xinjiang, China dengan alasan "kerja paksa" etnis Uighur. Keputusan AS itu pun membuat pihak China berang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menyatakan, sejumlah politikus AS mengarang apa yang disebut sebagai isu "kerja paksa" dengan tujuan membatasi dan menekan perusahaan China, serta menghambat pembangunan Tiongkok.

Hua menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers harian ketika diminta mengomentari keputusan AS untuk memblokir impor kapas dari Xinjiang dengan dalih "kerja paksa". Tindakan AS tersebut melanggar aturan perdagangan internasional dan prinsip ekonomi pasar, merusak rantai pasokan dan industri global, serta merugikan kepentingan perusahaan dan konsumen di semua negara termasuk AS sendiri.

"Perlu dicatat bahwa membantu masyarakat dari semua kelompok etnis mendapatkan pekerjaan yang stabil dan 'kerja paksa' merupakan konsep yang sangat berbeda," tutur Hua, seperti dilansir Xinhua, Jumat (4/12/2020).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Atas Kemauan Sendiri

"Pusat pelatihan vokasional Hotan" di Hotan County, Prefektur Hotan, Wilayah Otonomi Xinjiang-Uighur (XUAR) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)
"Pusat pelatihan vokasional Hotan" di Hotan County, Prefektur Hotan, Wilayah Otonomi Xinjiang-Uighur (XUAR) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)

Para pekerja dari semua kelompok etnis di Xinjiang, jelas dia, memilih pekerjaan atas kemauan mereka sendiri. Mereka secara sukarela menandatangani kontrak dengan perusahaan sesuai dengan prinsip kesetaraan, dan "tidak akan menerima diskriminasi karena perbedaan suku, gender, dan keyakinan agama," imbuhnya.

"Sejumlah politisi AS tertentu mengklaim bahwa mereka peduli dan melindungi hak-hak kelompok etnis di Xinjiang. Namun, di sisi lain, mereka membatasi dan menekan perusahaan Xinjiang dengan menggunakan tekanan dan sanksi, serta mengganggu pembangunan yang stabil dan kemakmuran Xinjiang," ungkap Hua.

China mendesak para politikus AS itu untuk menghormati kebenaran dasar dan berhenti menggunakan isu terkait Xinjiang untuk mencampuri urusan dalam negeri China, kata juru bicara itu. Dia pun menambahkan, China akan terus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan-perusahaan China.

 

Larangan AS

Peduli Muslim Uighur, Warga Gelar Aksi Saat CFD
Topeng bendera Turkestan Timur yang dipakai peserta Aksi Save Uighur selama CFD, Jakarta, Minggu (22/12/2019). Aksi digelar sebagai bentuk peduli terhadap muslim Uighur di Xinjiang yang diduga hingga saat ini terus mengalami tindakan kekerasan oleh pemerintah China. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Otoritas Amerika Serikat mengeluarkan perintah untuk menyetop impor kapas dari Xinjiang, China. Diduga kapas tersebut merupakan hasil kerja paksa. 

Dilaporkan VOA Indonesia, Jumat (4/12/2020), Badan Pabean dan Perlindungan Perbatasan (CBP) hari Rabu 2 Desember menerapkan pelarangan itu pada pengiriman produk kapas dari Korps Perlindungan dan Konstruksi Xinjiang (XPCC) yang mirip entitas militer.

Perintah tersebut juga mewajibkan perusahaan Amerika mana pun yang ingin mengimpor produk kapas dari China agar membuktikan bahwa produk itu tidak berasal dari XPCC atau termasuk dalam rantai pasokannya.

Xinjiang adalah sumber utama kapas dan tekstil yang digunakan oleh banyak merek pakaian terbesar dan terkenal di dunia. XPCC memproduksi sebanyak 30 persen kapas China pada tahun 2015.

Isu Xinjiang sudah disorot oleh pemerintah AS. Saat kunjungan ke Indonesia, Menlu AS Mike Pompeo turut membenarkan bahwa ada pelanggaran HAM pada minoritas Uighur.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya