Meski Ada Vaksin COVID-19, PBB Nyatakan Herd Immunity Tak Mungkin Terjadi di 2021

Liputan6.com, Jenewa - Kepala ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa meskipun banyak negara mulai meluncurkan program vaksinasi untuk menghentikan COVID-19, herd immunity sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi tahun ini.

Pada briefing media pada Senin (11/1), Dr Soumya Swaminathan mengatakan bahwa negara-negara kritis dan populasinya mempertahankan jarak sosial yang ketat dan langkah-langkah pengendalian wabah lainnya di masa mendatang. Dalam beberapa pekan terakhir, Inggris, AS, Prancis, Kanada, Jerman, Israel, Belanda, dan lainnya telah mulai memvaksinasi jutaan warganya terhadap virus corona. Demikian seperti melansir Channel News Asia, Selasa (12/1/2021). 

“Bahkan saat vaksin mulai melindungi mereka yang paling rentan, kami tidak akan mencapai tingkat kekebalan populasi atau kekebalan kawanan pada tahun 2021,” kata Swaminathan. 

“Bahkan jika itu terjadi di beberapa negara, itu tidak akan melindungi orang di seluruh dunia.”

Para ilmuwan biasanya memperkirakan bahwa tingkat vaksinasi sekitar 70 persen diperlukan untuk kekebalan komunitas atau herd immunity, di mana seluruh populasi dilindungi dari suatu penyakit. Tetapi beberapa khawatir bahwa sifat COVID-19 yang sangat menular dapat membutuhkan ambang batas yang jauh lebih tinggi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

Dr Bruce Aylward, penasihat Direktur Jenderal WHO, mengatakan badan kesehatan PBB berharap vaksinasi virus corona dapat dimulai akhir bulan ini atau pada Februari di beberapa negara miskin di dunia, menyerukan kepada komunitas global untuk berbuat lebih banyak untuk memastikan semua negara memiliki akses terhadap vaksin.

“Kami tidak dapat melakukannya sendiri,” kata Aylward, mengatakan WHO membutuhkan kerja sama dari produsen vaksin khususnya untuk mulai mengimunisasi populasi yang rentan. Aylward mengatakan WHO bertujuan untuk memiliki "rencana peluncuran" yang merinci negara berkembang mana yang mungkin mulai menerima vaksin bulan depan.

Meski begitu, mayoritas pasokan vaksin COVID-19 dunia telah dibeli oleh negara-negara kaya. 

Inisiatif yang didukung PBB yang dikenal sebagai COVAX, yang bertujuan untuk mengirimkan vaksin ke negara-negara berkembang kekurangan vaksin, uang dan bantuan logistik ketika negara-negara donor berjuang untuk melindungi warganya sendiri, terutama setelah varian COVID-19 yang baru terdeteksi di Inggris dan Afrika Selatan, yang oleh banyak pejabat disalahkan atas peningkatan penyebaran.

Namun, WHO mengatakan bahwa sebagian besar lonjakan penularan baru-baru ini disebabkan oleh "peningkatan pencampuran orang" daripada varian baru.

Kepala teknis WHO untuk COVID-19, Maria Van Kerkhove, mengatakan lonjakan kasus di banyak negara terdeteksi sebelum varian baru diidentifikasi. Van Kerkhove mencatat bahwa selama musim panas, kasus COVID-19 turun menjadi satu digit di sebagian besar negara di Eropa.

“Kami kalah dalam pertempuran karena kami mengubah pola pencampuran kami selama musim panas, musim gugur dan terutama sekitar Natal dan tahun baru,” katanya, menjelaskan bahwa banyak orang memiliki banyak kontak dengan keluarga dan teman selama liburan. 

“Itu berdampak langsung pada pertumbuhan eksponensial yang telah Anda lihat di banyak negara,” katanya, menggambarkan peningkatan jumlah kasus di beberapa tempat kini bergerak “vertikal”.

Dr Michael Ryan, kepala darurat WHO, mengatakan meskipun ada beberapa bukti bahwa varian mungkin mempercepat penyebaran COVID-19, "tidak ada bukti bahwa varian mendorong elemen keparahan apa pun". Dia mengatakan varian tersebut tidak boleh mengubah strategi negara untuk mengendalikan wabah.

“Itu tidak mengubah apa yang Anda lakukan, tetapi memberi virus energi baru,” kata Ryan.