Aktivitas Dagang Militer Myanmar di Blokir AS Sebagai Bentuk Sanksi

Liputan6.com, Washington D.C- Amerika Serikat (AS) pada Kamis (4/3) mengeluarkan langkah-langkah baru untuk memberikan sanksi terhadap militer Myanmar atas kudeta yang dilakukan pada 1 Februari lalu.

Sanksi itu adalah memblokir kementerian pertahanan dan dalam negeri, juga konglomerat militer Myanmar dari jenis aktivitas perdagangan tertentu.

Washington juga telah menetapkan Myanmar untuk pembatasan ekspor. Hal ini mengharuskan pemasok AS untuk mencari lisensi yang sulit diperoleh untuk mengirimkan barang-barang tertentu.

Tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas tindakan keras militer Myanmar terhadap para demonstran yang melakukan aksinya secara damai - menentang kudeta yang menggulingkan pejabat terpilih termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilihan nasional pada November 2020.

Polisi-polisi Myanmar dilaporkan membubarkan demonstrasi dengan gas air mata dan tembakan di beberapa kota di seluruh negara itu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuturkan bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta tersebut.

Sementara itu, lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.

Sebelumnya, pada Januari 2021, Presiden AS Joe Biden memberlakukan sanksi terhadap Myanmar, bagi mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintah yang dipimpin sipil Myanmar, termasuk menteri pertahanan dan tiga perusahaan di sektor batu giok, serta permata.

Amerika Serikat menyatakan tidak akan mengizinkan militer Myanmar untuk terus mendapatkan keuntungan dari akses ke banyak barang, menurut pernyataan Departemen Perdagangan AS.

"Pemerintah AS akan terus meminta pertanggungjawaban pelaku kudeta atas tindakan mereka" kata pernyataan itu.

Ditambahkannya juga bahwa pihak AS sedang meninjau tindakan potensial lebih lanjut.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Berikut Ini:

Kedua perusahaan besar yang diidentifikasi - Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited - termasuk di antara yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan kepentingan mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan dan perumahan.

Kelompok advokasi Justice for Myanmar mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan polisi, telah membeli teknologi dari perusahaan Amerika yang digunakan untuk pengawasan media sosial, di antara kegunaan lainnya.

Yadanar Maung, juru bicara kelompok itu, memuji tindakan itu tetapi mendesak lebih banyak, termasuk tindakan serupa terhadap Kementerian Transportasi dan Komunikasi Myanmar, yang katanya digunakan "sebagai penutup jendela bagi militer dan pasukan keamanan untuk memperoleh teknologi untuk pengawasan dan penindasan".

"Langkah-langkah komprehensif dan terarah, termasuk embargo senjata global, sangat penting untuk mencegah penjualan senjata dan teknologi yang akan memungkinkan militer mengatur tindakan brutal mereka," katanya.

Tetapi langkah-langkah itu diperkirakan memiliki dampak terbatas karena AS yang mengirim sedikit ke Myanmar setiap tahun dan entitas tersebut bukan importir utama.

"Volume perdagangannya kecil sehingga dampaknya tidak besar," kata William Reinsch, mantan pejabat Departemen Perdagangan AS.

"Dampak yang lebih besar adalah mengejar aset keuangan para pemimpin militer kudeta," sebutnya.

Menurut Reinsch, daftar itu "akan mempersulit entitas tersebut untuk mendapatkan teknologi yang akan memperkuat militer dan pihak lain yang mungkin mereka inginkan".

Sejauh ini, pemerintah AS belum memberikan sanksi terberatnya terhadap konglomerat militer, yang akan memblokir semua transaksi dengan warga AS dan mengeluarkan perusahaan yang ditunjuk dari sistem perbankan AS.