15-3-2019: Teror Penembakan 2 Masjid di Selandia Baru, 51 Orang Tewas

Liputan6.com, Christchurch - Pada sore hari tanggal 15 Maret 2019, seorang pria bersenjata menyerang dua masjid berbeda di Christchurch, Selandia Baru selama waktu Salat Jumat, menewaskan 51 orang danmelukai 40 lainnya.

Peristiwa itu sangat mengejutkan bangsa yang, sampai saat itu, percaya dirinya aman dari momok kekerasan bersenjata dan terorisme ideologi kanan jauh.

Itu adalah salah satu hari tergelap dan paling mematikan dalam sejarah Selandia Baru, demikian seperti dikutip dari History, Senin (15/3/2021).

Pria bersenjata itu, seorang warga Australia yang memiliki hubungan dengan Gerakan Identitarian rasis dan xenophobia di negara asalnya, menembaki Masjid Al Noor sekitar pukul 13.40, ketika beberapa ratus orang berada di dalam untuk Salat Jumat.

Setelah beberapa menit melepaskan tembakan tanpa pandang bulu, ia melaju sekitar tiga mil ke Linwood Islamic Center, Christchurch di mana ia mengulangi tindakannya tetapi menimbulkan lebih sedikit kerusakan, sebagian karena upaya seorang jemaah yang menyerang pria bersenjata itu dan berhasil menangkap salah satu senjatanya.

Penyerang melarikan diri tetapi ditangkap kurang dari setengah jam setelah dia memulai serangannya di dua masjid di Christchurch.

Ketika berita pembantaian menyebar di seluruh dunia, pihak berwenang menemukan manifesto penembak, yang menyatakan keyakinan rasis dan xenofobianya, secara positif mendukung genosida Muslim Bosnia, dan menyebut Presiden AS Donald Trump "simbol identitas putih yang diperbarui dan menjadi tujuan bersama."

Simak video pilihan berikut:

Berbeda dengan Amerika Serikat, di mana penembakan massal menjadi umum, insiden ini adalah penembakan massal pertama di Selandia Baru sejak 1997. Juga berbeda dengan Amerika Serikat, pemerintah Selandia Baru bersumpah untuk menerapkan undang-undang baru yang akan membantu mencegah tindakan kekerasan yang tragis terjadi lagi.

Pemerintahan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, kepala pemerintahan wanita termuda di dunia, memprioritaskan kontrol senjata segera setelahnya, menciptakan komisi untuk mempelajari masalah ini.

Bulan berikutnya, pemerintah mengesahkan undang-undang yang melarang senjata semi-otomatis dan komponen mereka dan melembagakan periode pembelian kembali untuk senjata yang akan menjadi ilegal. Pada akhir tahun, pemerintah telah menerima lebih dari 56.000 senjata dan lebih dari 194.000 bagian senjata.