Taliban Berkuasa, Menlu Retno Marsudi Berharap Teroris Tak Latihan di Afghanistan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membahas isu Afghanistan dalam pertemuan menteri yang dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta tamu dari Australia: Menlu Marise Payne dan Menhan Peter Dutton. 

Menlu Retno lantas mengomentari pemerintahan baru Afghanistan yang dikuasai Taliban.

"Indonesia secara dekat memonitor situasi di lapangan, termasuk formasi pemerintahan sementara," ujar Menlu Retno dalam konferensi pers virtual Indonesia-Australia A 2+2 Meeting di Kemlu, Kamis (9/9/2021).

Ia berharap pemerintahan Afghanistan inklusif dan jauh dari aktivitas teroris.

"Indonesia berharap Afghanistan tidak digunakan sebagai lokasi pengembangan dan pelatihan untuk organisasi teroris dan aktivitas-aktivitas yang mengancam kedamaian dan stabilitas wilayah," ujarnya.

Lebih lanjut, Menlu Retno berharap agar hak-hak perempuan tetap dijunjung di Afghanistan. Menlu Australia Marise Payne lantas memuji peran Indonesia di Afghanistan.

"Indonesia memiliki peran signifikan untuk dimainkan," ujar Menlu Payne. Ia pun mengapresiasi berlanjutnya kerja sama kedua negara dalam hal counter-terrorism yang turut dibahas dalam pertemuan bersama Indonesia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Terkait isu pertahanan, Indonesia dan Australia menandatangani tiga Memorandum of Understanding, yaitu:

1. MoU on Countering Terrorism and Violent Extremism;

2. MoU on Cyber Cooperation and Emerging Cyber Technology;

3. Arrangement on Defense Cooperation

Menlu Retno juga menegaskan bahwa Indonesia ingin bekerja sama terkait perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik.

Untuk Myanmar yang dikuasai junta militer, Menlu Retno meminta agar akses bantuan kemanusiaan terus dibuka bagi rakyat Myanmar. ASEAN juga siap mengirim batch pertama bantuan kemanusiaan ke negara tersebut.

Menlu Retno pun meminta agar Five Points of Consensus terkait Myanmar dilaksanakan, salah satunya berbunyi agar pemerintah tidak melakukan kekerasan.