Joe Biden Sebut Dirinya Mengidap Kanker, Ini Penjelasan Gedung Putih

Liputan6.com, Washington D.C - Gedung Putih mengklarifikasi klaim Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa ia menderita kanker, dengan mengatakan bahwa ia mengacu pada diagnosis kanker kulit yang ia terima sebelum menjadi presiden.

Berbicara tentang perubahan iklim di negara bagian Massachusetts, AS, Biden ingat tumbuh di sebelah serangkaian kilang minyak di negara bagian asalnya, Delaware.

Dikutip dari laman aa.com.tr, Kamis (21/7/2022), ia mengatakan hal itu bertanggung jawab atas polusi yang meluas di daerah tersebut.

"Itulah mengapa saya dan banyak orang lain yang tumbuh bersama saya menderita kanker, dan mengapa, untuk waktu yang lama, Delaware memiliki tingkat kanker tertinggi di negara ini," katanya sambil menekankan perlunya beralih dari bahan bakar fosil.

Juru bicara Gedung Putih Andrew Bates mengatakan, presiden mengacu pada kanker kulit non-melanoma yang telah diangkat sebelum dia menjabat. Catatan kesehatan presiden yang dirilis pada November mengatakan Biden telah "sembuh dari kanker kulit non-melanoma lokal" sebelum masa menjabat sebagai presiden.

Gedung Putih menambahkan tidak ada "daerah yang mencurigakan untuk kanker kulit saat ini." Tidak diperlukan biopsi, tambahnya.

"Inilah yang dimaksud Presiden," kata pihak Gedung Putih yang kala itu disampaikan oleh Andrew Bates di Twitter.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk berbicara dengan mitranya dari China, Xi Jinping, pada akhir bulan di saat ketegangan yang memanas antara negara-negara tersebut mengenai isu Taiwan dan perdagangan.

"Saya pikir saya akan berbicara dengan Presiden Xi dalam 10 hari ke depan," kata Biden kepada wartawan saat dia kembali dari perjalanan terkait iklim ke Massachusetts.

Dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis (21/7/2022), panggilan yang telah lama dibahas antara kedua pemimpin, yang pertama dalam empat bulan, akan datang pada saat yang penting mengingat ketegangan atas status Taiwan, dan ketika pemerintahan Biden mempertimbangkan untuk memotong bea masuk barang dari China untuk membantu mengurangi tekanan inflasi di Amerika Serikat.

Amerika Serikat menyebut China saingan strategis utamanya dan mengatakan bahwa keterlibatan tingkat tinggi penting untuk menjaga hubungan yang sulit tetap stabil dan mencegahnya membelok secara tidak sengaja ke dalam konflik.

Bulan lalu, Washington mendorong Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mengadopsi dokumen strategis yang menyebut China sebagai tantangan keamanan.

Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu (20 Juli), Biden tampaknya meragukan perjalanan yang dilaporkan direncanakan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi untuk mengunjungi Taiwan bulan depan.

“Saya pikir militer menganggap itu bukan ide yang baik saat ini, tetapi saya tidak tahu apa statusnya,” kata Biden.

Beijing mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya akan menanggapi dengan "langkah-langkah tegas" jika Pelosi mengunjungi pulau yang diklaim China, dan bahwa kunjungan semacam itu akan "sangat merusak kedaulatan dan integritas teritorial China".

Kantor Pelosi menolak berkomentar apakah kunjungan itu akan dilanjutkan, dengan alasan masalah keamanan.

Departemen Luar Negeri menyebut perjalanan itu "hipotetis". Rencana perjalanan itu dilaporkan oleh Financial Times, yang juga mengatakan bahwa Gedung Putih telah menyatakan keprihatinannya.

China menganggap pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya sendiri, dan masalah ini terus-menerus mengganggu hubungan antara Beijing dan Washington.

Sementara itu, pemerintahan Biden telah berulang kali berbicara tentang komitmen "kokoh" terhadap keamanan pulau itu.

Kapal militer AS melakukan transit melalui Selat Taiwan baru-baru ini pada hari Selasa yang kemudian membuat marah Beijing hingga mengirim pejuang melintasi garis tengah selat bulan ini setelah kunjungan Senator AS Rick Scott ke Taipei.

Di bidang perdagangan, pemerintahan Biden berselisih dengan China terkait pemenuhan komitmennya terhadap perjanjian yang ada.

Tetapi kenaikan inflasi telah mendorong pandangan kemungkinan keringanan tarif, termasuk pada tarif Bagian 301 yang diberlakukan oleh mantan presiden Donald Trump, yang mencakup sekitar US$370 miliar dalam impor China.

Orang-orang yang akrab dengan pertimbangan tarif mengatakan kepada Reuters bahwa Biden juga sedang mempertimbangkan apakah akan memasangkan penghapusan beberapa tarif dengan penyelidikan baru terhadap subsidi industri China dan upaya untuk mendominasi sektor-sektor utama, seperti semikonduktor.